RADARSOLO.COM – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya secara resmi menyatakan terjadinya bencana kelaparan di Jalur Gaza.
Deklarasi ini menandai catatan kelam dalam sejarah Timur Tengah, di mana ratusan ribu warga Palestina kini berada di ambang krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.
Menurut laporan panel Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sekitar 500.000 warga Gaza saat ini menghadapi kelaparan ekstrem.
Kondisi ini terjadi akibat serangan militer Israel yang terus berlangsung serta hambatan distribusi bantuan kemanusiaan.
Reaksi Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan mendalam atas temuan PBB tersebut.
Riyadh menegaskan, tragedi ini merupakan akibat dari tindakan Israel yang mereka sebut sebagai “kejahatan genosida terhadap rakyat sipil yang tidak berdaya di Gaza.”
Riyadh juga menyebut kondisi tersebut sebagai noda bagi komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB yang dianggap gagal menghentikan krisis.
PBB: Kelaparan Bisa Dicegah
Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menilai kelaparan di Gaza sebenarnya bisa dihindari.
Menurutnya, makanan dan suplai kemanusiaan tidak dapat masuk ke wilayah Palestina karena adanya hambatan sistematis yang diberlakukan Israel.
Israel Bantah Tuduhan
Di sisi lain, Israel dengan cepat menolak laporan IPC.
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut tudingan kelaparan sebagai propaganda yang bersumber dari Hamas dan didukung oleh pihak-pihak internasional yang memiliki kepentingan tertentu.
Sementara itu, Dalam laporan IPC yang dirilis pada 22 Agustus 2025, disebutkan bahwa sejak 15 Agustus status Gaza telah mencapai level “Fase 5 – Kelaparan” dengan bukti valid.
Status ini berlaku terutama di Kota Gaza, yang mencakup sekitar 20 persen dari total wilayah Jalur Gaza.
PBB sebelumnya telah berulang kali mengingatkan tentang memburuknya kondisi kemanusiaan akibat blokade, serangan militer, dan keterbatasan akses bantuan.
Kini, dengan deklarasi resmi bencana kelaparan, komunitas internasional kembali dituntut mengambil langkah nyata untuk menghentikan penderitaan warga Palestina. (ria)
