"Jadi masih diperlukan 80 hingga 100 titik per tahun. Ini perlu upaya keras, dan tentunya dengan tantangan penyaluran yang tidak mudah ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)," kata Arifin di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/9).
Hal itu dikatakan Arifin dalam peresmian secara serentak 17 titik BBM satu harga yang dipusatkan di SPBU 56.83515, Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, NTB.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Erika Retnowati, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution, dan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.
Menurut Arifin, tantangan untuk mewujudkan energi berkeadilan tersebut masih cukup besar.
"Tapi itu harus dilakukan karena ini adalah niat dan tugas mulia. Bagaimana masyarakat di wilayah 3T dapat menikmati kesetaraan dan BBM berkualitas dengan harga terjangkau. Ini adalah wujud sila kelima Pancasila," ujarnya.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, sesuai amanat dalam perundang-undangan, pihaknya mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia.
BPH Migas juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan menjamin penyaluran energi, terutama ketersediaan BBM yang terjangkau di seluruh pelosok negeri.
Erika menyebut, roadmap hingga 2024 adalah terealisasinya 583 lembaga penyalur BBM satu harga.
Pada Juni lalu, sudah ada 27 titik BBM satu harga yang diresmikan secara serentak di Pontianak. Kali ini diresmikan kembali 17 titik lembaga penyalur. Sehingga total sudah 44 titik BBM satu harga terbangun dari target 76 penyalur pada 2021.
Sebanyak 17 titik BBM satu harga yang diresmikan, antara lain berada di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dua di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, tujuh di Kalimantan Barat, Papua Barat, dan dua di Papua.
Total jumlah lembaga penyalur BBM satu harga yang telah resmi beroperasi sebanyak 293 SPBU yang dikelola Pertamina. Semuanya tersebar di 112 kabupaten di Indonesia, 62 kabupaten di antaranya di wilayah 3T.
"Kami harap Pertamina untuk dapat mengakselerasi pembangunan lembaga penyalur BBM satu harga sehingga target kita bersama dapat tercapai," kata Erika. (Antara) Editor : Syahaamah Fikria