RADARSOLO.COM–Upaya meningkatkan pelayanan agar bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite tetapat sasaran, terus digencarkan.
Kali ini, Pemprov Jateng mendukung upaya perluasan pembelian Pertalite menggunakan QR Code.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah Boedya Dharmawan mengatakan, penggunaan QR Code merupakan salah satu instrument guna memastikan siapa saja yang selama ini mengonsumsi Pertalite.
Data itu akan digunakan sebagai dasar melakukan revisi aturan Perpres 191/2014 yang sedang digodok pemerintah pusat.
"Sebenarnya ini untuk mengetahui seberapa jauh Pertalite ini tepat sasaran. Karena ini (BBM) subsidi, ya harapannya tepat sasaran," katanya.
Boedya menjelaskan, masyarakat tidak perlu cemas karena QR Code ini telah diterapkan untuk pembelian Solar.
Data QR Code digunakan untuk memastikan pengendalian distribusinya sesuai dengan ketentuan.
"Kalau untuk (penggunaan) Solar, di Perpres tersebut akan dikembangkan peruntukkannya. Tapi untuk pertalite, akan dipastikan pengendaliannya sesuai dengan ketentuan," jelas Boedya.
Menurutnya, Pemprov Jateng terus memfasilitasi pengendalian konsumsi Pertalite setiap harinya bersama pemerintah kabupaten/kota.
Menyesuaikan dengan kuota yang telah ditentukan.
Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tepat sasaran ini akan memberikan keuntungan pertumbuhan ekonomi.
"Subsidi yang tepat sasaran akan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif bagi masyarakat yang tidak mampu," ungkap Boedya.
Baca Juga: Geber Belasan Sport Tourism Event, Ini Target Pemprov Jateng
Sementara itu, Wahyu Widodo, pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengakui, pengendalian konsumsi Pertalite memang tidak mudah.
Namun demikian, hal itu tetap harus dilakukan secara gradual. Mengingat konsumsi BBM bersubsidi juga erat kaitannya dengan lingkungan.
"Pertalite ini kan secara pelan-pelan gradual ke konsumsi BBM ramah lingkungan. Memang tidak mudah dalam waktu yang singkat," ujarnya.
Wahyu Widodo mengungkapkan, jika konsumsi masyarakat dialihkan ke jenis BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, tidak akan berpengaruh banyak terhadap inflasi.
Tapi memang pemerintah selama ini lebih banyak mengantisipasi terhadap dampak psikologisnya.
"Ini terkait dengan 'timing' ya, karena penggantian subsidi apapun akan ada dampak psikologisnya. Tapi kalau hitung–hitungan ekonominya, secara teknis tidak akan terlalu besar," tandasnya.
Seperti diketahui Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memperluas pendataan QR Code Pertalite di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sejauh ini, sudah ada 916 ribu kendaraan yang mendaftar QR Code di Jateng dan 109 ribu di DIY. (*)
Editor : Tri Wahyu Cahyono