RADARSOLO.COM - Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, merespons kabar soal dugaan pemblokiran anggaran pembangunan IKN pada 2025, akibat dari efisiensi anggaran.
Hasan mengatakan, anggaran yang saat ini masih diblokir bukan berarti tidak ada. Ia menyebut, anggaran pembangunan IKN saat ini hanya belum dibuka.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya blm dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN," kata Hasan Nasbi, dikutip dari JawaPos.com, Jumat (7/2/2025).
Hasan menegaskan, komitmen Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dalam melanjutkan pembangunan IKN.
Bahkan, ia menyebut, total pembangunan IKN selama lima tahun ke depan mencapai Rp 48 triliun.
"Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur bahwa selama lima tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah Rp 48 triliun komitmen selama lima tahun ke depan," ucap Hasan.
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan dalam lima tahun ke depan Presiden Prabowo menargetkan bisa membangun kawasan inti pusat pemerintahan di IKN.
"Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu akan didorong yang membangunnya adalah swasta," ujar Hasan.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada progres lagi dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, angggaran pembangunan IKN sampai saat ini masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurutnya, pemblokiran itu berkaitan dengan efiensi anggaran yang saat ini tengah digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana, anggarannya nggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ucap Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
Pernyataan itu disampaikan Dody usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI efisiensi anggaran di Kementerian PU.
Anggaran kementerian PU hanya tersisa Rp 29,57 triliun, setelah dipangkas Rp 81,38 triliun.
Ia pun mengaku akan melapor ke Sri Mulyani terkait pemangkasan anggaran pada Kementerian yang dipimpinnya.
Menurutnya, jika laporan sudah dilakukan, blokir anggaran Kementerian PU bisa kembali dibuka.
"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," pungkasnya. (dam)
Editor : Damianus Bram