RADARSOLO.COM – Menjelang Lebaran Idul Fitri 2025, fenomena ormas yang meminta THR ke pengusaha kembali menjadi sorotan publik.
Baru-baru ini, viral di media sosial postingan yang memperlihatkan tumpukan amplop berisi permintaan THR dari berbagai ormas kepada pelaku usaha.
Postingan tersebut pertama kali diunggah oleh akun X (Twitter) @txtdrbekasi dengan caption singkat, "Surat cinta dari masyarakat."
Postingan ini langsung mendapat respons luas dari netizen yang geram dengan praktik tahunan tersebut.
Banyak netizen mengkritik kebiasaan ormas-ormas yang setiap tahun menyebar amplop permintaan THR kepada pengusaha, pemilik pabrik, hingga toko kecil.
Sebagian besar menilai praktik ini justru meresahkan dunia usaha dan membuat banyak investor enggan bertahan di Indonesia.
"Pantes aja banyak investor kabur. Tiap tahun selalu ada ormas yang kayak gini, minta ini-itu kayak pungutan liar," tulis seorang netizen.
"Ormas-ormas gini emang gak malu ya? Masa duit buat keluarga hasil malak?" tulis pengguna akun @dimsrw.
"Pantes pada pindah ke Vietnam, disana mana ada beginian wkwk," tulis akun @Grrrrr1230987.
Postingan ini juga menyulut curhatan dari pelaku usaha kecil yang mengaku sering mendapatkan surat permintaan THR dari ormas di sekitar tempat usahanya.
"Punya warung kecil aja tiap tahun kena amplop begini. Giliran gak dikasih, malah bawa kawan-kawan," keluh seorang netizen.
"Saya kasih 10 ribu aja gak terima, malah minta nambah. Kalau ditolak, mereka makin banyak yang datang," imbuh pengguna akun @DezkyPermadi.
Fenomena Tahunan yang Tak Kunjung Selesai
Praktik "minta THR" yang dilakukan ormas ini bukan hal baru. Tiap menjelang Lebaran, banyak pelaku usaha mengeluhkan adanya amplop-amplop yang dikirim oleh ormas-ormas di sekitar tempat usaha mereka.
Fenomena ini semakin menjadi perhatian publik karena dianggap membebani dunia usaha, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Meski sudah sering dikeluhkan, praktik ini belum mendapat tindakan tegas dari pemerintah.
Banyak yang menilai bahwa ormas-ormas tersebut seperti "dibiarkan" atau bahkan "dipelihara" oleh pihak tertentu.
Bagaimana menurut Anda? Haruskah pemerintah turun tangan menghentikan praktik ini? (dam)
Editor : Damianus Bram