RADARSOLO.COM-Pemprov Jateng kembali mencetak prestasi gemilang di tingkat nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memberikan penghargaan kepada Pemprov Jateng atas pencapaiannya sebagai provinsi dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi di Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).
Dalam laporan terbaru, nilai MCP Jawa Tengah mencapai 95,56 poin pada tahun 2024, meningkat dari 90,80 poin pada tahun 2023.
Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil dari komitmen penuh Pemprov Jateng dalam menerapkan prinsip integritas dan transparansi hingga ke tingkat kabupaten/kota.
"Ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke kabupaten/kota terus kita jalankan," ujar Taj Yasin.
Sebagai informasi, MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan bebas dari korupsi.
KPK menetapkan delapan area utama yang menjadi fokus dalam program MCP, yaitu:
- Perencanaan dan Penganggaran – Mengawal transparansi dalam penyusunan anggaran daerah.
- Pelayanan Publik – Memastikan layanan kepada masyarakat berjalan efisien dan bebas pungli.
- Penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) – Memperkuat peran pengawas internal dalam mencegah tindak korupsi.
- Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) – Menjamin proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.
- Manajemen ASN – Mencegah praktik suap, jual beli jabatan, dan nepotisme dalam sistem kepegawaian.
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) – Memastikan aset daerah dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Mencegah kebocoran pendapatan daerah dan meningkatkan efektivitas pajak daerah.
Taj Yasin menegaskan bahwa Pemprov Jateng sangat serius dalam memperkuat Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ), sehingga praktik korupsi dalam pengadaan bisa dicegah sejak awal.
"Kami tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, dan gubernur harus memiliki integritas yang tinggi," tegasnya.
Tak hanya Pemprov Jateng, tiga kabupaten di Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan serupa dari KPK, yaitu:
- Kabupaten Sragen
- Kabupaten Batang
- Kabupaten Wonogiri
Prestasi ini semakin mengukuhkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia.
Dengan pencapaian nilai MCP tertinggi di Indonesia, Jawa Tengah semakin meneguhkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Keberhasilan ini tak lepas dari peran seluruh ASN dan pemangku kebijakan di Jateng yang terus menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan.
"Insya Allah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan terus meningkatkannya," pungkas Taj Yasin. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono