RADARSOLO.COM – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara soal kabar dirinya akan mendapat penugasan khusus untuk percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Gibran menyatakan, sebagai pembantu presiden, dia siap untuk tugas khususnya itu, yang juga melanjutkan hasil kerja mantan Wapres Ma'ruf Amin.
“Saya siap ditugaskan ke mana saja, kapan saja. Ini melanjutkan kerja keras Pak Wapres Ma’ruf Amin sebelumnya untuk Papua,” ujar Gibran saat berada di Klaten, Rabu (9/7/2025).
Gibran mengatakan, keterlibatannya dalam program-program kemanusiaan dan pembangunan di Papua bukanlah hal baru.
Ia menyebut, tim dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah beberapa kali terlibat langsung dalam kegiatan nyata di Papua.
Termasuk pengiriman alat sekolah, laptop, hingga monitoring kesiapan program makan bergizi gratis (MBG) di Sorong dan Merauke.
Meski keputusan resmi dari presiden belum dikeluarkan, Gibran mengaku telah bersiap diri sejak awal.
“Misal Keppres-nya belum keluar pun saya sudah siap,” tegas Gibran.
Soal di mana dia nanti akan berkantor, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu pun menyatakan, dirinya flesibel.
Dia menyebut bisa berkantor di mana saja, termasuk jika harus pindah kantor ke Papua.
"Saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten. Di mana pun kita jadikan kantor,"papar dia.
Menurutnya, fleksibilitas lokasi kerja penting agar pemerintah lebih dekat dengan rakyat.
Gibran menambahkan, sebagai pembantu presiden dirinya merasa perlu sering turun langsung ke daerah, berdialog dengan masyarakat, serta menyerap aspirasi dari berbagai kalangan.
Sementara itu, pernyataan Gibran ini menanggapi kabar yang menyebut dirinya bakal berkantor di Papua sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang direvisi melalui UU No 2 Tahun 2021.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Gibran tidak akan pindah kantor ke Papua secara permanen.
Menurut Yusril, Wapres Gibran akan tetap memimpin Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dari pusat.
Sementara sekretariat dan pelaksana teknis badan itulah yang akan berkantor di Papua.
“Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua ,” jelas Yusril.
Badan Pengarah itu sendiri telah dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, berdasarkan Perpres No 121 Tahun 2022 dan akan diketuai oleh Wapres.
Anggotanya terdiri dari Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua.
Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan Papua berjalan lebih efektif melalui sinergi lintas kementerian dan pengawasan langsung dari Wakil Presiden. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria