RADARSOLO.COM - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi optimistis lebih dari 4.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah bisa beroperasi pada tahun 2025.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jateng usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Senin (21/7/2025).
Saat ini, sebanyak 8.523 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jateng telah berbadan hukum.
Dari jumlah itu, sebanyak 50 persen ditargetkan mulai beroperasi tahun ini.
"Ada 11 di tempat kita yang sudah berjalan (mockup), sudah terima sertifikat dari Menteri Koperasi," ujar Luthfi.
Sebelas Koperasi Desa Merah Putih yang telah beroperasi dan menjadi percontohan di Jawa Tengah antara lain:
- KDMP Bentangan, Wonosari, Klaten
- KDMP Sumbung, Cepogo, Boyolali
- KDMP Bengkal, Kranggan, Temanggung
- KDMP Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo
- KDMP Bawang, Banjarnegara
- KDMP Ponggok, Polanharjo, Klaten
- KDMP Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar
- KDMP Tampirwetan, Candimulyo, Magelang
- KDMP Sidamulya, Wanasari, Brebes
- KDMP Sukobubuk, Pati
- KKMP Banyuanyar, Banjarsari, Kota Solo
“Target sampai akhir tahun paling tidak separuh sudah beroperasi, meski tidak semua langsung operasional. Minimal bertahap dan berlanjut kita penuhi," tegas Luthfi.
Ia berharap peluncuran koperasi ini dapat mendorong penguatan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Luthfi menambahkan, seluruh kepala daerah dari tingkat gubernur hingga kepala desa telah menerima arahan dari Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk mengawasi pelaksanaan koperasi Merah Putih.
Pengawasan dilakukan dalam dua tahap.
Pertama, memastikan seluruh koperasi memiliki status badan hukum.
Kedua, menilai kesiapan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur serta potensi produk unggulan masing-masing wilayah.
"Kita sesuaikan. Oleh karena itu, nanti seluruh koperasi akan segera membentuk gerai-gerai,” imbuhnya.
Setiap koperasi desa/kelurahan Merah Putih diharapkan mengelola minimal tujuh jenis gerai usaha.
Gerai usaha itu meliputi apotek, klinik kesehatan, agen Pos Indonesia, unit simpan pinjam, sarana pertanian dan peternakan, gerai sembako dan elpiji, serta gerai usaha lainnya.
Pengawasan juga mencakup proses pendampingan secara simultan dan bertahap, tergantung kesiapan dan perkembangan masing-masing koperasi.
"Jadi tidak serta-merta langsung siap. Minimal sarana infrastruktur kita perkuat dulu untuk operasional koperasi. Kita dampingi, bisa tiga bulan, bisa empat bulan, sampai terus berkembang," jelasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan bahwa peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi ini merupakan langkah besar dalam sejarah perekonomian nasional.
"Hari ini kita mulai sejarah, koperasi dari yang lemah menjadi kekuatan untuk menyejahterakan masyarakat dan mengangkat perekonomian," ucap Prabowo.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 koperasi sudah aktif beroperasi, termasuk yang berasal dari Jawa Tengah.
Pemerintah menargetkan 11.000 koperasi siap beroperasi dalam dua bulan ke depan. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria