RADARSOLO.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, bereaksi keras terhadap isu viral di media sosial yang menyerukan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Politisi Partai NasDem itu menyebut seruan tersebut hanya dikeluarkan oleh orang bodoh.
Pernyataan Sahroni disampaikan saat kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025).
Dengan nada tegas, ia menyebut seruan bubarkan DPR sama saja datang dari "orang tolol sedunia."
"Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," ucap Sahroni kepada wartawan.
Meski begitu, Sahroni menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik masyarakat.
Namun ia mengingatkan kritik tidak boleh berlebihan hingga berbentuk cacian yang merusak mental.
"Kita boleh dikritik, mau bilangin anj*ng, b*bi, bang**t, nggak papa, mampus-mampus nggak papa. Silakan kritik, mau ngapain juga boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu karena merusak mental manusia, mental manusia yang begitu adalah orang tertolol sedunia, catat nih," tegasnya.
DPR Tidak Bisa Dibubarkan Seenaknya
Sahroni menjelaskan, DPR memiliki fungsi vital sebagai wakil rakyat dan bagian dari sistem pemerintahan.
Menurutnya, pembubaran DPR justru bisa mengacaukan jalannya pemerintahan.
"Apakah dengan membubarkan DPR meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR, jangan," ujarnya.
Meski mengakui DPR belum sempurna, Sahroni meminta publik tidak terus-menerus menghujat setiap kebijakan yang diambil parlemen.
"Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini, dihujat. Mau menghujat sampai mampus juga nggak papa, tapi DPR masih berdiri sampai kapanpun tidak akan berubah," pungkasnya.
Pernyataan Sahroni Kerap Viral
Bukan kali ini saja Sahroni menuai sorotan publik.
Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Senayan, ia juga sempat melontarkan pernyataan kontroversial.
Kala itu, Sahroni meminta KPK berkomunikasi lebih dulu dengan pimpinan partai politik bila hendak menangkap kader yang terjerat kasus.
"Kalau pun mau tangkap misalnya, Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kalau perlu kita anterin itu orang ke Bapak," ujarnya.(np)
Editor : Nur Pramudito