RADARSOLO.COM–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah atas kinerja yang baik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.
BPK mendorong Pemprov untuk meningkatkan capaiannya hingga 95 persen.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah mengatakan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 90,96% pada semester I 2024.
Angka tersebut meningkat menjadi 92,24% pada semester II 2024, dan kembali naik menjadi 93,46% pada semester I 2025.
"Kami baru bisa mengatakan sangat baik kalau sudah 95%. Ini baru 93,46%. Standarnya untuk batas penyelesaian rekomendasi adalah 85%, ini sudah di atas standar, namun menurut kami masih harus ditingkatkan," beber Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dalam acara entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II tahun 2025 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/9/2025).
Pemeriksaan Pendahuluan Fokus pada Akuntabilitas Keuangan
Pemeriksaan pendahuluan semester II 2025 akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan selama 25-30 hari.
Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Jateng.
Sasaran pemeriksaan meliputi pengelolaan barang milik daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), operasional RSUD Dr. Moewardi Solo dan RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, serta investasi PT BPR BKK Jateng (Perseroda).
Hasil pemeriksaan akan diserahkan pada pekan kedua atau ketiga Desember 2025.
Gubernur Luthfi Dukung Transparansi dan Good Governance
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik pemeriksaan BPK sebagai sarana perbaikan.
Ia berharap proses ini dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan, sehingga bisa memberikan gambaran objektif dan masukan yang konstruktif.
Luthfi juga meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK demi menciptakan good governance dan clear government.
"Berikan data secara proaktif, sehingga pada saat audit investigasi, akan terjadi adanya transparansi daripada kegiatan yang kita lakukan," ungkap Gubernur Luthfi. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono