RADARSOLO.COM - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan kabar pencairan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp7 juta untuk setiap NIK KTP.
Informasi itu beredar luas lewat sebuah video di TikTok yang menampilkan sosok Presiden Prabowo Subianto seolah-olah sedang mengumumkan pencairan bansos tahap tiga.
Dalam video yang diunggah akun TikTok @jjjssinf pada Sabtu (6/9/2025), terlihat Prabowo berpidato dengan narasi bahwa setiap masyarakat berhak menerima Rp7 juta per NIK dan diminta segera melakukan verifikasi data secara online.
Tak hanya itu, video tersebut juga menambahkan tulisan mencolok.
“INFO PENTING HARI INI – Rp7 Juta per NIK KTP – Segera Cek Disini.”
Kabar ini sontak membuat banyak netizen penasaran.
Namun, benarkah pemerintah benar-benar mencairkan bansos fantastis tersebut?
Fakta di Balik Video Viral Bansos Rp7 Juta per NIK
Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim itu.
Hasil pencarian Google dengan kata kunci “Prabowo umumkan bansos Rp7 juta per NIK” tidak menemukan sumber resmi maupun pemberitaan dari media kredibel.
Lebih lanjut, analisis menggunakan Deepfake-0-meter menunjukkan video tersebut memiliki tingkat kemiripan 99,6% dengan konten hasil rekayasa AI.
Tanda-tandanya jelas, mulai dari gerakan mulut yang tidak sinkron dengan audio hingga kualitas suara yang menyerupai hasil sintesis.
Tak berhenti di situ, pengecekan melalui Google Lens menemukan bahwa video aslinya bersumber dari kanal YouTube Official iNews berjudul “Pidato Prabowo Subianto Setelah Sah Menjabat Presiden RI, Suara Menggelegar Singgung Rakyat” yang tayang pada 20 Oktober 2024.
Artinya, konten lama tersebut dipelintir menjadi seolah-olah pengumuman bansos.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo resmi mencairkan bansos Rp7 juta per NIK adalah tidak benar alias hoaks.
Hingga kini, tidak ada informasi resmi dari pemerintah maupun Kementerian Sosial terkait program bantuan sosial dengan nominal tersebut.
Untuk itu, masyarakat diharapkan selalu memverifikasi kabar yang beredar melalui kanal resmi pemerintah, termasuk situs Kemensos, akun media sosial resmi pemerintah, serta pemberitaan media arus utama.
Jangan mudah percaya apalagi ikut menyebarkan konten viral yang belum teruji kebenarannya. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria