RADARSOLO.COM – Video iklan capaian kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tayang di bioskop, terus menuai sorotan dan protes masyarakat.
Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menteri Komdigi) Meutya Hafid menegaskan penayangan video Prabowo di bioskop sebebelum pemutaran film itu dianggap lumrah.
Menurut dia, hal itu merupakan bentuk transparansi dan komunikasi publik.
Pemerintah, kata Meutya, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan program-program yang telah dijalankan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk bioskop.
“Komunikasi publik harus dijalankan di beragam ruang. Ini salah satu bentuk transparansi, agar masyarakat mengetahui apa yang telah berjalan dan bagaimana pelaksanaannya,” kata Meutya usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya juga menegaskan bahwa bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat.
Sehingga pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima secara utuh oleh audiens.
Fifi menekankan, selama sesuai aturan, penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi publik adalah sah dan wajar.
“Pemerintah harus memastikan informasi penting tersampaikan secara luas, efektif, dan sesuai perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi, dikutip dari siaran pers, Senin (15/9/2025).
Video yang viral menampilkan potongan kegiatan dan pencapaian pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk produksi beras nasional 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, pengoperasian 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan masih banyak lagi.
Video Prabowo itu diputar sebelum penayangan film.
Namun, alih-alih mendapat apresiasi publik. Penayangan video Prabowo itu justru dibanjiri kritikan netizen dan penonton bioskop.
Banyak penonton menganggap bioskop bukan tempat yang tepat untuk iklan politik.
Mereka pun menyampaikan aksi protes, di antaranya dengan membuat gerakan datang telat ke bioskop hingga ancaman boikot bioskop.
"Orang mau ke bioskop itu refresing bukan di tambah masalah negara, makanya paling enak itu masuk bioskop 1 menit sebelum film di putar biar gak kelihatan iklan begitu panjang di bioskop yg gak bisa di skip. Apa kita bisa menuntut pihak bioskop masalah iklan yg begitu banyak ? Penonton sudah membayar tiket, bagaimana dengan UU PERLINDUNGAN KONSUMEN, kecuali seperti TV gratis silahkan ada iklan tetapi bioskop para Penonton sudah membayar, tapi di suguhi 30 menit iklan berbagai macam," cuit @Rei******.
"Bioskop itu ruang publik. Dan ruang pubik itu milik rakyat dan hak asasi rakyat untuk mendapatkan ruang publik yg netral," komen @Ket******.
"Layar gede, audionya 10.1 cuma untuk klip propaganda. Jangan sampai bikin org males ke bioskop atau diboikot bioskopnya," komen @Sar******.
"Sudah pernah dilakukan jajak pendapat sebelumnya kah? Videonya termasuk ganggu kenyamanan atau gak," tulis @kem******.
"Lama2 akan ada "break" pas bioskop lagi seru-serunya seperti Laporan Khusus jaman TVRI Orde Baru. Lagi asik nonton Dunia Dalam Berita eh diselingi Laporan Khusus," kata @mus******. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria