RADARSOLO.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan.
Bukan karena pencapaian, melainkan akibat kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 5.000 siswa di berbagai daerah.
Angka mengejutkan ini terungkap dari laporan resmi beberapa lembaga negara.
Data Kasus Keracunan MBG
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebut, ada temuan dari tiga lembaga berbeda yang hasilnya relatif sama.
"Saya punya data yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP," ujar Qodari, Senin (22/9/2025).
Dia menyebut, BGN telah mencatat 46 kasus dengan 5.080 korban (data per 17 September 2025).
Kementerian Kesehatan menemukan 60 kasus dengan 5.207 korban (data 16 September 2025).
Sementara BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 korban (data per 10 September 2025).
Selain itu, catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga menyinggung angka lebih besar, yakni 5.360 siswa yang diduga keracunan makanan MBG.
"Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat," papar dia.
Faktor Penyebab Keracunan
Berdasarkan asesmen BPOM, keracunan massal MBG dipicu oleh beberapa faktor utama.
Di antaranya higienitas makanan yang kurang terjaga, penyajian dan suhu makanan yang tidak sesuai, kontaminasi silang dari petugas penyaji.
Hingga adanya indikasi alergi pada sebagian penerima manfaat.
Qodari menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam atas kasus-kasus keracunan MBG ini.
Apalagi, kata dia, Mensesneg Prasetyo Hadi juga sudah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji melakukan evaluasi total.
"Ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli," ucap dia.
Masalah SOP dan Sertifikasi Pangan
Kementerian Kesehatan menemukan masih banyak penyedia MBG yang belum mematuhi standar keamanan pangan.
Dari total 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan.
Dan faktanya, hanya sekitar 312 SPPG yang benar-benar menjalankan SOP tersebut.
Bahkan, dari 8.583 SPPG yang terdata hingga 22 September 2025, baru 34 penyedia yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes.
Artinya, lebih dari 8.500 penyedia lainnya belum memenuhi standar baku mutu dan keamanan pangan.
“Kalau mau menyelesaikan masalah, SOP harus ada dan wajib dijalankan. SPPG juga harus punya SLHS agar kejadian keracunan bisa dicegah,” kata Qodari.
Jadi Sorotan Media Internasional
Kasus keracunan massal akibat program MBG juga telah menarik perhatian dunia.
Sejumlah media internasional mengangkat topik pemberitaan mengenai kasus keracunan dari program pemerintah ini.
Reuters menurunkan laporan berjudul “Over 800 Indonesian students suffer mass food poisoning from government free meals” pada 20 September 2025.
Dalam laporannya, Reuters menulis bahwa lebih dari 800 siswa sakit dalam dua kasus terbaru hanya dalam satu pekan.
Sejak Januari hingga Agustus 2025, jumlah korban telah menembus lebih dari 4.000 anak.
Media internasional itu juga menyinggung respons Mensesneg yang meminta maaf kepada masyarakat, serta menyebut program MBG memiliki skala besar dengan target 83 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.
Anggaran program ini mencapai Rp171 triliun, dan tahun depan bahkan direncanakan meningkat dua kali lipat. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria