RADARSOLO.COM – Harapan masyarakat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 tampaknya harus ditunda.
Jika melihat pada pola tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya mengumumkan seleksi CPNS 2025 pada Agustus.
Namun demikian, hingga bulan Oktober ini belum ada sinyal dari pemerintah mengenai kabar pembukaan seleksi CPNS 2025. Padahal, waktu tersisa kurang dari 3 bulan lagi.
Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Widiyanto menyebut, hingga saat ini belum ada proses pengajuan rincian formasi dari kementerian maupun lembaga ke Kempan RB.
Padahal, pengusulan formasi merupakan tahap awal yang wajib dilakukan sebelum proses seleksi dibuka.
"Kalau sekarang sudah September, berarti relatif tinggal tiga bulan," ujar Aris dalam kegiatan BKN, akhir September lalu.
Lalu, apakah mungkin seleksi CPNS 2025 dibuka pada akhir tahun?
"Saya tidak bisa menyatakan ada atau tidak, karena untuk penetapan kebijakan itu ada di PANRB," imbuh dia.
Lebih lanjut, Aris menjelaskan bahwa proses rekrutmen CPNS membutuhkan waktu panjang.
Mulai dari usulan formasi oleh instansi, verifikasi dan validasi oleh Kemenpan RB, hingga penetapan kebutuhan formasi memerlukan waktu 1 bulan lebih.
Misalnya saja, untuk usul formasi saja membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Kemudian, verifikasi di Kemenpan RB hingga penetapan formasi bisa memakan waktu 25-30 hari.
Setelah itu, setiap instansi juga perlu waktu tambahan untuk mengumumkan formasi dan membuka pendaftaran.
"Jadi rasa-rasanya 2025 tidak memungkinkan ada penerimaan calon ASN umum. Kecuali ada kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah, saya belum tahu, papar dia.
Akan Ada Seleksi CPNS 2026?
Meski peluang seleksi CPNS 2025 tertutup, BKN memberi harapan baru.
Sebab, besar kemungkinan pemerintah akan membuka seleksi CPNS 2026.
"Kita berharap tahun 2026 ada pengadaan CASN. Idealnya setiap tahun ada rekrutmen, atau minimal dua tahun sekali agar kaderisasi berjalan baik," ungkapnya.
Aris menilai, jika jarak antara rekrutmen CPNS terlalu lama, akan muncul kesenjangan generasi di birokrasi.
Hal itu bisa menghambat regenerasi pimpinan di instansi pemerintah.
"Kita pernah moratorium lima tahun dan akibatnya gap generasi terlalu lebar. Sehingga kita selesai, di bawah kita belum ada yang siap untuk menggantikan," jelasnya.
Untuk seleksi tahun depan, Aris juga berharap bisa memberikan porsi lebih besar kepada fresh graduate.
Hal ini menjadi penyeimbang setelah rekrutmen tahun 2024 banyak difokuskan bagi tenaga PPPK atau pegawai berpengalaman. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria