RADARSOLO.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersemangat mendirikan Family Office atau semacam "Bank Khusus Sultan" di Bali.
Ide yang dilontarkan sejak 2024 itu akan menggunakan modal dari APBN.
Namun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buru-buru membentengi.
Apa sebenarnya Family Office dan Tujuan Luhut?
Family Office adalah perusahaan super eksklusif yang bertugas mengelola seluruh kekayaan keluarga super kaya (ultra high-net-worth individuals).
Layanan mereka sangat luas, mencakup investasi properti, seni, perencanaan pajak, warisan, hingga mengatur kegiatan filantropi.
Intinya, mereka adalah manajer pribadi level dewa bagi para sultan global.
Tujuan Luhut: gagasan Luhut adalah menjadikan Bali sebagai pusat layanan Family Office dan pusat keuangan internasional baru, menyaingi Singapura atau Swiss.
Targetnya menarik investasi kakap global untuk "memarkirkan" uang mereka di Indonesia melalui insentif dan kemudahan.
Namun penggunaan ABPN untuk bikin lembaga super elite ini menjadi kontroversi.
Sebagai penjaga gawang kas negara, Menkeu Purbaya memberikan penolakan yang sangat lugas.
"Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana. Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan enggak ada yang bocor," bebernya seperti dikutip dari ANTARA.
Menkeu Purbaya secara tegas menyatakan bahwa fokus APBN adalah pada program yang jelas dan tepat sasaran bagi rakyat banyak.
Ia bahkan mengaku belum menerima konsep detail dari Luhut.
"Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Jadi saya enggak bisa jawab (lebih lanjut)," imbuhnya.
Bagaimana Nasib Proyek Family Office Bali?
Meskipun dana APBN dipastikan tidak akan digelontorkan, proyek pembangunan Family Office di Bali yang diusulkan oleh DEN kemungkinan masih bisa tetap berjalan.
Proyek ini diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office.
Tujuannya tetap menarik investasi asing masuk dan menjadikannya gerbang bagi dana investasi luar negeri.
Luhut menjelaskan bahwa strategi serupa terbukti sukses di pusat keuangan global seperti Dubai dan Singapura.
Potensi Kelanjutan Proyek Tanpa APBN:
Dukungan Lembaga Lain: Proyek ini dapat didukung oleh lembaga investasi negara seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA), di mana investor global dapat menjadi co-investor.
Kewenangan DEN: DEN bebas menjalankan wewenangnya, namun harus mencari sumber pendanaan di luar APBN jika ingin membiayai infrastruktur Family Office. (wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono