RADARSOLO.COM — Publik dihebohkan oleh beredarnya video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Kementerian Agama (Kemenag) tahap 3 tahun 2025 telah resmi dibuka. Benarkah informasi tersebut?
Video itu diunggah oleh akun TikTok “info_akurat8” pada Minggu, 19 Oktober 2025. Dalam unggahan tersebut tertulis narasi mencolok.
“RESMI DIBUKA! SELEKSI PENGANGKATAN GURU SWASTA KEMENAG TAHAP 3 Tahun 2025 (19 Okt–20 Nov). Pendaftaran silakan klik link bio.”
Unggahan itu sempat mendapat perhatian besar netizen, bahkan informasi tersebut banyak dibagikan dan beredar di media sosial.
Banyak netizen yang percaya bahwa pendaftaran seleksi PPPK Kemenag tahap 3 benar-benar telah dimulai.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada bukti resmi yang mendukung klaim tersebut.
Hasil Penelusuran Fakta
Melansir hasil pemeriksaan fakta dari TurnBackHoax.id,penelusuran dilakukan dengan kata kunci “Seleksi PPPK Guru Kemenag Tahap 3 Tahun 2025” di mesin pencarian Google.
Hasil pencairan menunjukkan tidak ditemukan informasi valid dari sumber kredibel dan terpercaya maupun situs resmi pemerintah yang menyatakan bahwa seleksi PPPK Kemenag tahap 3 telah dibuka.
Begitu juga pada situs resmi Kementerian Agama (kemenag.go.id), tidak ada pengumuman atau jadwal resmi terkait pembukaan pendaftaran PPPK Guru Tahap 3.
Lebih lanjut, tautan yang dicantumkan di bio akun TikTok tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan ke laman nonresmi yang berpotensi menyesatkan.
Pendaftaran Resmi PPPK Hanya Melalui Portal SSCASN
Perlu diketahui bahwa seluruh proses pendaftaran CPNS dan PPPK secara nasional hanya dilakukan melalui portal resmi milik BKN dengan alamat situs https://sscasn.bkn.go.id.
Hingga saat ini, baik BKN maupun Kemenag belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai pembukaan seleksi PPPK Guru Kemenag tahap 3 tahun 2025.
Sehingga klaim yang menyebutkan soal pembukaan seleksi PPPK Guru Kemenag Tahap 3 Tahun 2025 adalah palsu alias hoaks.
Faktanya, tidak ada pengumuman resmi dari Kemenag atau BKN, dan tautan pendaftaran yang beredar di media sosial bukan milik pemerintah.
Masyarakat diimbau tidak sembarangan mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya serta selalu memverifikasi informasi melalui situs resmi pemerintah sebelum membagikannya lebih lanjut. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria