RADARSOLO.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah jadi sorotan publik karena keluhan para petugasnya yang mengaku belum menerima gaji.
Keluhan soal gaji terlambat dibayar itu pertama kali ramai setelah unggahan di akun Instagram resmi BGN, @badangizinasional.ri, diserbu oleh netizen yang mengaku sebagai petugas lapangan MBG.
Mereka meluapkan kekecewaan dan keprihatinan lewat kolom komentar, bahkan menandai sejumlah pejabat tinggi, termasuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Berbulan-bulan Gaji Belum Cair
Para petugas yang menulis keluhan di media sosial itu menyebut diri mereka bagian dari tim pelaksana MBG, di antaranya dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ahli Gizi hingga dan Akuntan.
Salah satu netizen yang mengaku sebagai SPPI menceritakan bahwa dalam perjanjian kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterimanya, sistem pembayaran disebut menggunakan enam termin sejak Juli 2025, dengan pencairan gaji setiap awal bulan.
Namun, hingga pertengahan November, dia mengaku baru menerima dua kali pembayaran.
“Kami telah bekerja lebih dari 4 bulan penuh tanpa kejelasan. Mohon pihak terkait segera menindaklanjuti, karena ini bukan bonus atau insentif, melainkan,” tulis @ran*****.
"Ingat sistem gaji di SPK termin yang artinya dibayar tiap bulan, lewat dari 1 bulan itu sudah disebut rapel!! Aturan yang dibuat oleh BGN kenapa dilanggar??" imbuh dia.
Ada juga netizen yang bertugas sebagai ahli gizi MBG mengaku belum menerima pembayaran gaji sejak Agustus.
"Saya ahli gizi dan akuntan udah dari agustus sampe skrg gaji belom ada, gaenak minta sama orang tua, udah kerja tapi tetap minta sama orang tua sama aja boong, mau ga minta bisa2 asam lambung, mengenyangkan perut orang, perut sndiri makan dua hari sekali, sebenernya bapak2 diatas sana mikir nya kita puasa kah selama 4 bulan ini?" tulis @alr*****.
Bahkan, sejumlah komentar bernada emosional turut muncul. Mereka ramai-ramai menagih pembayaran gaji oleh BGN.
"Gaji kami mohon untuk diberikan bapak ibuk," komen @lih*****.
"Mohon gaji SPPI Batch 3 dibayrkan. Tolong pertanggungjawabannya. Kami sudah menandatangani diatas kertas bermeterai dan sudah disepakati bersama. Tolong tanggung jawabnya @badangizinasional.ri @kemenkeuri @bakom.ri @prabowo @gibran_rakabuming @ombudsmanri137 @kemensetneg.ri," kata @riz*****.
"Gaji, Pak, gaji. Anak istri saya mau makan juga biar bergizi," tulis @mhm*****.
Beberapa petugas juga menuding adanya penyimpangan dalam penempatan dan pengelolaan struktur di lapangan.
Bahkan menyinggung dugaan keterlibatan oknum di level koordinasi wilayah dan regional.
"@prabowo @prabowo.gibran2 @purbayayudhi_official @bpkriofficial tolong tolong kami bapak ini program bagus TPI nyatanya terdapat pelanggaran hukum dalam sistemnya," tulis @ren*****.
Akun itu menambahkan, petugas di lapangan seperti dirinya dan teman-teman yang lain pun tidak bisa berbuat apa-apa sebab tak punya kewenangan untuk menindak.
"Tolong bapak jangan smpai rusak program ini karena oknum- oknum yang hanya ingin menguntungkan dirinya. Pak Presiden yang kami hormati tolong audit segala kegiatan mengenai MBG," lanjut dia.
Klarifikasi BGN
Menanggapi viralnya keluhan tersebut, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara.
BGN menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bukan karena masalah anggaran, tapi kendala teknis administratif.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, jumlah petugas yang harus diverifikasi sangat besar, sekitar 30 ribu orang. Termasuk SPPI, ahli gizi, dan akuntan.
Sehingga proses administrasi dan sinkronisasi data memerlukan waktu.
"Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar. Di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi," ujar Nanik.
Ia menambahkan, keterlambatan terutama terjadi pada SPPI Batch III yang belum berstatus PPPK, sementara Batch I dan II tidak mengalami kendala.
“Kami pastikan seluruh petugas akan menerima haknya penuh. Pembayaran yang tertunda akan dirapel minggu ini,” tegas Nanik.
BGN juga telah menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan jajaran teknis di bidang keuangan agar mempercepat proses pembayaran.
“Seluruh gaji petugas sedang diproses dan akan dirapel sesuai haknya,” tandas Nanik. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria