RADARSOLO.COM – Drama perebutan takhta kembali mengguncang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat usai wafatnya Pakubuwono XIII Hangabehi.
Konflik terbaru ini pecah setelah putra-putri mendiang raja mengklaim diri sebagai penerus sah takhta kerajaan.
Kisruh bermula ketika Gusti Purbaya, putra bungsu PB XIII, menyatakan diri sebagai raja baru bergelar Pakubuwono XIV (PB XIV).
Undangan resmi dan jadwal prosesi adat Jumenengan Dalem untuk penobatan dirinya pada Sabtu (15/11/2025) pun telah beredar luas.
Namun, langkah itu langsung mendapat penolakan keras dari Mahapatih KGPH Tedjowulan dan Lembaga Dewan Adat (LDA).
Mereka bahkan menggelar pertemuan internal di Keraton pada Kamis (13/11/2025).
Pertemuan diakhiri dengan pelantikan KGPH Hangabehi, putra sulung PB XIII dari istri berbeda, sebagai Pangeran Pati sekaligus penerus tahta baru bergelar SISKS Pakubuwono XIV.
Dua pengangkatan sekaligus ini kembali membuka luka lama, mengingat konflik internal semacam ini sudah berulang kali terjadi sejak wafatnya Pakubuwono XII pada tahun 2004.
Akar Konflik Keraton Surakarta
Konflik di tubuh Keraton Solo sejatinya berawal dua dekade lalu, tepatnya setelah PB XII wafat pada Juni 2004.
Sang raja meninggal dunia tanpa meninggalkan permaisuri dan tanpa menunjuk pewaris resmi.
Ketiadaan penunjukan penerus membuat 35 putra-putri PB XII yang lahir dari 6 selir berselisih.
Dua di antaranya kemudian saling mendeklarasikan diri sebagai raja.
Pada 31 Agustus 2004, KGPH Hangabehi (putra dari selir ketiga) mendeklarasikan diri sebagai raja bergelar Pakubuwono XIII, yang didukung sejumlah saudara termasuk Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng.
Saat itu, Hangabehi mengklaim memiliki surat wasiat sah dari PB XII yang ditulis di Tawangmangu sebelum sang ayah wafat.
Hasil uji forensik Polda Jawa Tengah pun membenarkan keaslian cap jempol dalam surat wasiat tersebut.
Namun, 9 November 2004, KGPH Tedjowulan, putra dari selir lain, juga menobatkan diri sebagai raja dengan dukungan sebagian besar saudara dan abdi dalem yang menilai dirinya lebih layak memimpin Kasunanan Surakarta.
Dari sinilah muncul istilah “raja kembar”, di mana Keraton Surakarta memiliki dua penguasa dengan pendukung masing-masing.
Pihak Tedjowulan menolak keabsahan “Wasiat Tawangmangu” dan menilai dokumen itu tidak sah karena tidak diketahui seluruh ahli waris.
Upaya Damai Jokowi pada 2012
Setelah hampir delapan tahun berseteru, harapan perdamaian sempat muncul pada 2012.
Kala itu, Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat sebagai Wali Kota Solo, bersama tokoh budaya Mooryati Sudibyo, memediasi pertemuan dua kubu di Jakarta.
Hasilnya, kedua belah pihak menyepakati akta rekonsiliasi.
Yakni Hangabehi tetap diakui sebagai raja bergelar PB XIII. Serta Tedjowulan menjadi Mahapatih Panembahan Agung dengan gelar KGPA Tedjowulan.
Sayangnya, kesepakatan ini tak bertahan lama. Beberapa pihak, termasuk Gusti Moeng, menolak hasil perdamaian karena tak sepakat dengan pengangkatan Tedjowulan sebagai mahapatih.
Lahirnya Lembaga Dewan Adat (LDA)
Penolakan Gusti Moeng melahirkan kekuatan baru di internal keraton, yakni Lembaga Dewan Adat (LDA).
LDA berisi kerabat dan keturunan PB XII yang menilai PB XIII telah menyimpang dari paugeran (tata aturan adat).
Mereka kemudian menggulingkan PB XIII, menutup akses menuju Sasana Sewaka, bahkan mengunci pintu utama keraton agar raja tak bisa memasuki area dalam.
Konflik fisik pun sempat terjadi sebelum aparat TNI dan Polri turun tangan menengahi pada April 2017.
Hasilnya, PB XIII dan KGPA Tedjowulan akhirnya diizinkan kembali ke keraton untuk menggelar Tingalan Dalem Jumenengan ke-13.
Krisis 2017 hingga 2022: Intrik, Pengusiran dan Pengangkatan Putra Mahkota
Namun ketegangan tak pernah benar-benar reda.
Pada Oktober 2017, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani dan beberapa abdi dalem sempat terkurung di area Keputren.
Presiden Jokowi bahkan mengutus Jenderal (Purn) Subagyo Hadisiswoyo untuk memediasi, tapi upaya itu gagal.
Puncaknya terjadi pada 2022, ketika PB XIII mengangkat istri ketiganya, Asih Winarni, sebagai permaisuri (GKR Paku Buwono), dan putranya, KGPH Purboyo, sebagai putra mahkota bergelar Kanjeng Gusti Adipati Anom Sudibyo Rajaputra Narendra Ing Mataram.
Kubu LDA menolak pengangkatan tersebut dan menilai PB XIII bertindak sepihak tanpa musyawarah keluarga.
Menurut Gusti Moeng, PB XIII sudah memiliki putra tertua, KGPH Hangabehi atau Mangkubumi, yang semestinya lebih berhak menjadi penerus.
Situasi makin panas pada Desember 2022, ketika LDA menuding kubu PB XIII berusaha mengusir mereka dari keraton.
Dalam insiden itu, dua cucu PB XIII dikabarkan terluka akibat bentrokan.
Rekonsiliasi Singkat di Awal 2023
Setelah drama panjang, suasana mulai mencair pada 3 Januari 2023.
Melalui mediasi KRAy Herny, PB XIII dan Gusti Moeng akhirnya bertemu dan berdamai di Sasana Narendra, Keraton Surakarta.
Pertemuan berlangsung penuh haru, diwarnai pelukan dan air mata.
“Sinuhun menangis. Saya hanya berkata, ‘Sudah ta, Mas. Jangan berpikir jelek tentang saya,’” tutur Gusti Moeng usai pertemuan.
Dua hari kemudian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memfasilitasi pertemuan lanjutan di Loji Gandrung, yang menghasilkan kesepakatan damai antar dua pihak.
Namun perdamaian ini hanya berlangsung sebentar.
Sebab, kini setelah PB XIII wafat, luka lama kembali terbuka.
Kini Perebutan Takhta Terulang Kembali
Wafatnya Pakubuwono XIII Hangabehi menjadi babak baru yang menegangkan dalam sejarah panjang konflik Keraton Solo.
Dua kubu kembali muncul, di mana masing-masing mengklaim sebagai pewaris sah takhta Kasunanan.
Publik menanti apakah konflik kali ini akan kembali berakhir di meja mediasi seperti tahun-tahun sebelumnya, atau justru membuka bab baru yang memperpanjang kisah dualisme di Keraton Surakarta. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria