RADARSOLO.COM - Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kini menghadapi konsekuensi politik serius setelah keberangkatannya untuk umrah di tengah bencana banjir besar di daerahnya memicu kemarahan publik.
Keputusan Mirwan untuk tetap berangkat umrah bersama keluarganya, meski izin perjalanan luar negerinya belum ditandatangani Gubernur Aceh, membuat gelombang kritik semakin membesar.
Polemik ini akhirnya berujung pada langkah tegas dari Partai Gerindra yang menaungi Mirwan.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra resmi mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Gerindra Resmi Mencopot Mirwan dari Ketua DPC
Sekretaris Partai Gerindra, Sugiono, mengonfirmasi bahwa partai telah memutuskan memberhentikan Mirwan dari jabatan struktural di daerah.
Menurutnya, tindakan Mirwan menunjukkan sikap kepemimpinan yang tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi rakyat saat sedang ditimpa musibah.
"Tadi saya menerima laporan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan," ujar Sugiono, Jumat (5/12/2025).
"Oleh karena itu, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan," tegasnya.
Meski diberhentikan dari jabatan partai, status Mirwan sebagai bupati masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Gubernur Aceh Murka
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, telah terang-terangan menegur Mirwan karena tetap berangkat umrah meski izin perjalanan luar negeri tidak ia setujui.
Mualem mengungkapkan, dalam kondisi bencana besar seperti banjir yang melanda Aceh Selatan, Mirwan seharusnya tetap berada di daerah untuk memastikan penanganan darurat berlangsung optimal.
“Sudah tidak saya teken. Walaupun Mendagri yang teken ya terserah sama dia. Kami tidak teken untuk sementara waktu jangan pergi, dia pergi juga, terserah,” ujar dia.
Gubernur menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri untuk menentukan sanksi lanjutan terhadap Mirwan atas dugaan pelanggaran prosedur perjalanan dinas luar negeri.
“Sama Mendagri nanti sanksinya apa,” ucap dia.
Meski Gerindra sudah mengambil tindakan internal, nasib Mirwan sebagai bupati kini berada di tangan Kementerian Dalam Negeri.
Jika terbukti melanggar ketentuan izin perjalanan luar negeri, sanksi administratif hingga pemberhentian sementara dapat dijatuhkan. (ria)
Editor : Syahaamah Fikria