RADARSOLO.COM-Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di bawah komando Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mencatatkan torehan positif sebagai salah satu kementerian koordinator dengan indeks integritas tertinggi.
Kemenko PM meraih skor 82,61 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025.
Dalam kesempatannya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Cak Imin menyatakan, capaian ini sejalan dengan upaya Kemenko PM yang fokus pada pemberdayaan berbasis tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,” tegas Cak Imin.
Masuk Kategori Terjaga dan Fokus Tindak Lanjut
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 melibatkan 657 institusi dan 837.693 responden dari unsur internal, eksternal, hingga para ahli. Hasil SPI KPK dibagi menjadi tiga kategori:
- Rentan: Skor 73 ke bawah
- Waspada: Skor 73 sampai 78
- Terjaga: Skor 78 ke atas
Dengan skor 82,61, Kemenko PM masuk dalam kategori Terjaga. Cak Imin menegaskan, skor bukanlah akhir, melainkan awal untuk perbaikan sistem.
“Integritas tidak berhenti pada skor. Yang menentukan adalah tindak lanjutnya, bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel,” ujarnya.
Kemenko PM memperkuat tata kelola berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran.
Cak Imin menyebut integritas adalah inti dari agenda pemberdayaan.
“Pemberdayaan itu transparan. Karena itu, kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi,” lanjutnya.
Kemenko PM menempatkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi untuk memperkuat tindak lanjut SPI secara lebih sistematis dan terukur, agar perbaikan tata kelola benar-benar terasa hingga dampak pelayanan bagi masyarakat.
"Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat,” pungkas Muhaimin. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono