RADARSOLO.COM – Potongan video ceramah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mendadak viral di media sosial dan memicu polemik luas.
Dalam narasi yang beredar, tokoh perdamaian nasional ini dituding melakukan penistaan agama terkait pernyataannya mengenai istilah "mati syahid" dalam konflik masa lalu.
Ceramah bertajuk “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar” tersebut disampaikan JK di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada bulan Ramadan, Kamis (5/3/2026) lalu.
Namun, pihak JK menegaskan bahwa kegaduhan yang muncul diakibatkan oleh pemotongan video yang keluar dari konteks utuh (context cutting).
Isi Ceramah: Membedah Akar Konflik dan Perdamaian
Dalam ceramah tersebut, JK sebenarnya memaparkan enam poin utama yang berkaitan dengan pengalaman panjangnya mendamaikan berbagai konflik di tanah air.
Berikut adalah poin-poin krusial yang disampaikan:
1. Perdamaian sebagai Amal Tertinggi
JK membuka ceramah dengan menekankan bahwa upaya mendamaikan pihak yang berselisih memiliki nilai amal yang sangat mulia, bahkan melampaui ibadah shalat dan puasa tertentu.
Beliau mengutip hadis Rasulullah SAW untuk memperkuat argumen bahwa diplomasi perdamaian adalah tugas kemanusiaan yang utama.
2. Ketidakadilan sebagai Pemicu Utama
Mantan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menjelaskan bahwa mayoritas konflik di Indonesia, seperti PRRI/Permesta, DI/TII, hingga Poso dan Ambon, berakar dari rasa ketidakadilan.
Konflik yang awalnya dipicu oleh masalah sosial-ekonomi seringkali bergeser menjadi konflik identitas atau agama karena narasi yang dipolitisasi.
3. Pernyataan Tentang "Mati Syahid" yang Viral
Bagian inilah yang menjadi sumber polemik. JK menggambarkan situasi sosiologis saat konflik Poso dan Ambon meletus.
Ia menyebutkan bahwa kala itu, kedua belah pihak yang bertikai menggunakan narasi "perang suci" untuk membenarkan kekerasan.
"Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti," kata JK dalam penggalan video tersebut.
Baca Juga: Tak Hanya Pedagang Kecil, Anggota DPRD Sragen Ikut Tercekik Kenaikan Harga Plastik
Hingga kemudian beberapa pengguna Instagram melontarkan kritik dengan menyebut pernyataan JK tidak akurat.
Mereka berargumen bahwa dalam prinsip cinta kasih Kristiani, tidak terdapat konsep pengorbanan nyawa demi melenyapkan lawan.
Eskalasi masalah ini berlanjut pada ranah hukum setelah Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (AMSU) resmi mengadukan mantan Wapres tersebut ke Polda Sumut pada Selasa (14/4/2026).
Kelompok pelapor menuduh ucapan tokoh senior tersebut telah memicu misinformasi yang menyimpang dari doktrin agama Kristen yang sebenarnya.
Klarifikasi: Realitas Sosiologis, Bukan Ajaran Teologis
Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah pendapat pribadi JK mengenai teologi agama tertentu, melainkan gambaran fakta sejarah di lapangan.
"Pak JK hanya menyampaikan realitas sosiologis saat konflik berlangsung. Pada masa itu, memang ada kelompok dari kedua belah pihak yang menyerukan klaim surga untuk memotivasi massa bertikai. Itu fakta sejarah, bukan bermaksud menjelaskan ajaran Kristen atau Islam secara teologis," kata Husain.
Baca Juga: Jalanan di Sragen Bakal Diterangi Lampu PJU Senilai Rp 30 Miliar, Lokasinya di 7.113 Titik
Husain menambahkan, tujuan utama ceramah tersebut justru untuk menunjukkan bagaimana JK meluruskan pemahaman keliru tersebut di masa lalu.
"Pak JK justru menjelaskan kepada kedua pihak bahwa membunuh orang tua, perempuan, dan anak-anak tidak akan membawa siapa pun ke surga. Pelurusan pemahaman itulah yang akhirnya membuka jalan damai di Poso dan Ambon," lanjutnya.
Peran Konstitusional Indonesia
Di luar polemik yang ada, JK mengingatkan audiens di Masjid UGM bahwa Indonesia memiliki mandat konstitusi untuk ikut serta dalam ketertiban dunia.
Ia mencontohkan warisan diplomasi Bung Karno melalui Konferensi Asia Afrika sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjadi penengah di tengah eskalasi global yang semakin multipolar.
Pihak JK menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyebarkan potongan video tanpa konteks utuh.
Sehingga pesan perdamaian dan lesson learned dari sejarah konflik nasional justru terdistorsi menjadi isu SARA.
Editor : Syahaamah Fikria