RADARSOLO.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Senin (27/4/2026).
Penunjukan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menggantikan Muhammad Qodari yang kini digeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Nama Dudung Abdurachman bukanlah sosok asing bagi publik. Ia dikenal sebagai perwira tinggi militer yang kerap mengambil langkah berani dan sempat viral saat menjabat Pangdam Jaya.
Kini, di posisi barunya, Dudung memiliki misi besar untuk memangkas birokrasi dan membuka akses pengaduan rakyat 24 jam.
Jejak Politik: Apakah Dudung Pernah Gabung Partai?
Pasca pensiun dari militer pada akhir 2023, spekulasi mengenai orientasi politik Dudung Abdurachman terus bergulir.
Lantas, apakah ia pernah bergabung dengan partai politik?
Berdasarkan data terbaru hingga April 2026, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman tidak tergabung dalam partai politik mana pun.
Meskipun namanya sempat masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan (PPP) pada awal 2025, ia secara tegas menyatakan tidak berminat untuk terjun ke politik praktis melalui jalur partai.
Kendati bukan kader partai, Dudung sempat terlibat dalam dinamika politik elektoral sebagai Anggota Dewan Pembina Tim Pemenangan Luthfi-Taj Yasin pada Pilgub Jawa Tengah 2024.
Hingga kini, perannya lebih condong sebagai profesional di lingkaran pemerintahan Prabowo, mulai dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional hingga kini menjabat KSP.
Profil dari Loper Koran ke Puncak Militer
Karier gemilang Dudung tidak didapatkan dengan mudah.
Pria kelahiran Bandung, 19 November 1965 ini memiliki latar belakang kehidupan yang inspiratif.
Setelah ayahnya wafat pada tahun 1981, Dudung remaja harus bekerja keras menjadi loper koran hingga penjual kue klepon demi menyambung hidup dan membiayai sekolahnya.
Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1988 ini meniti karier di korps Infanteri hingga menduduki berbagai posisi strategis.
Jejak karier militernya mencapai puncak saat ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke-33.
Alumnus Akademi Militer tahun 1988 yang dibesarkan di korps infanteri ini memiliki perjalanan kepemimpinan yang progresif.
Namanya mulai dikenal luas saat menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya pada pertengahan 2020, sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada Mei 2021.
Dudung kerap menjadi sorotan publik dan media, terutama pada pengujung tahun 2020.
Ketegasannya dalam melawan narasi politik radikal dan kelompok ekstremis, khususnya Front Pembela Islam (FPI), memicu diskusi luas di tingkat nasional.
Salah satu momen paling ikonik dalam kariernya adalah ketika ia menginstruksikan jajaran personel TNI untuk mencopot atribut dan spanduk provokatif milik FPI di wilayah ibu kota.
Di luar karier pemerintahan dan militer, sosoknya juga sempat bersinggungan dengan kontestasi politik daerah.
Pada Pilgub Jawa Tengah 2024, Dudung tercatat masuk dalam jajaran Dewan Pembina untuk tim pemenangan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Baca Juga: Daftar Nama Hasil Reshuffle Kabinet Prabowo Hari Ini 27 April 2026, Siapa saja Pejabat yang Digeser?
Kini, dia dipercaya mengawal dapur kebijakan Presiden Prabowo melalui Kantor Staf Kepresidenan, setelah sebelumnya mengabdi sebagai Penasihat Presiden di urusan Pertahanan Nasional.
Janji Bakal Buka Laporan 24 Jam dan Pangkas Birokrasi
Usai dilantik sebagai KSP, Dudung langsung tancap gas dengan menjanjikan perubahan gaya kerja di Kantor Staf Kepresidenan.
Ia berkomitmen menjadikan KSP sebagai jembatan yang efektif antara rakyat dan pemerintah.
"Saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. Sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah, keluhan warga akan kami tampung sebagai bahan evaluasi kementerian dan lembaga," tegas Dudung di Istana Negara (27/4/2026).
Selain layanan pengaduan, Dudung memberikan peringatan keras kepada birokrasi yang dianggap lamban.
Ia menyatakan siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program prioritas Presiden Prabowo yang terhambat oleh masalah administratif.
"Nanti kami pangkas birokrasi. Jangan sampai hal-hal prioritas Presiden terganggu. Kami akan sidak dan tuntaskan dengan baik," tambahnya.
Saat ini, Dudung masih merangkap jabatan sebagai Penasihat Presiden Bidang Pertahanan.
Namun ia memastikan proses transisi dan pergantian jabatan lama akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Editor : Syahaamah Fikria