RADARSOLO.COM-Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kian mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
Program tersebut tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan operasional melalui tata kelola yang bersih dan inovasi digital yang progresif.
Capaian strategis tersebut dipaparkan secara transparan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam agenda Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7).
Acara tahunan itu digelar sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) sepanjang tahun buku 2025.
Baca Juga: Dukung Program MBG, BPJS Kesehatan dan Puskesmas Boyolali 1 Skrining Siswa SMAN 1 Boyolali
"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing," terang Pujo.
"Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," imbuhnya.
Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN mencatatkan angka fantastis dengan menjangkau 282,7 juta jiwa atau setara dengan 98,62 persen dari total populasi penduduk Indonesia.
Keberhasilan mencapai status Universal Health Coverage (UHC) tersebut berbanding lurus dengan melonjaknya tingkat kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas medis.
Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatatkan lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan. Angka ini merepresentasikan rata-rata lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap harinya.
Hal ini membuktikan bahwa hambatan finansial masyarakat dalam mengakses pengobatan berhasil ditekan secara signifikan.
"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.
Guna mengimbangi masifnya jumlah peserta, BPJS Kesehatan terus berakselerasi melalui transformasi digital. Berbagai kanal inovatif dihadirkan untuk mempermudah akses administratif maupun medis.
Seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor resmi 08118165165 serta jangkauan komunikasi Care Center 165.
Kemudahan layanan digital ini diperkuat dengan ekspansi kemitraan strategis bersama fasilitas medis di seluruh penjuru negeri.
Hingga akhir 2025, jaringan faskes yang telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan mencakup 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang.
Keberhasilan program jaminan sosial berskala masif ini ditopang oleh fundamental keuangan yang sehat dan transparan. Hingga penutupan tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat kokoh sebesar Rp30,04 triliun.
Jumlah tersebut dinilai sangat aman karena mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim hingga 1,88 bulan ke depan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, pengelolaan investasi dana jaminan sosial yang dilakukan secara pruden berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun.
Dari sisi tata kelola organisasi, BPJS Kesehatan kembali mempertahankan prestasi puncaknya dengan meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut (atau ke-34 kali sejak era PT Askes).
BPJS Kesehatan juga meraih skor impresif pada berbagai instrumen penilaian kredibilitas. Pada penilaian tata kelola organisasi mendapatkan skor 97,67.
Sedangkan skor 4,01 pada tingkat maturitas Governance, Risk, and Compliance (GRC). Untuk skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF).
Sementara itu, skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan riset mendalam dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), program JKN berkontribusi nyata menyumbang Rp129 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Sekaligus menstimulasi lahirnya sekitar 3,5 juta lapangan kerja baru pada sektor-sektor terkait. Seperti jasa kesehatan, industri makanan-minuman dan layanan sosial.
Selain menjadi motor penggerak ekonomi, JKN berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang ampuh. Riset tersebut memaparkan bahwa JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019.
Termasuk membentengi kurang lebih 16 juta warga dari risiko jatuh miskin akibat beban finansial pengobatan.
Intervensi jaminan kesehatan ini juga terbukti meningkatkan angka harapan hidup masyarakat hingga tiga tahun. Di mana setiap kenaikan 1 persen kepesertaan JKN mampu mendongkrak pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen.
Kendati mengukir capaian positif, BPJS Kesehatan mencatat tantangan pembiayaan yang kian dinamis seiring meningkatnya kesadaran berobat masyarakat. Sepanjang tahun 2025, total biaya pelayanan kesehatan menyentuh angka Rp191,3 triliun.
Sebanyak 26,42 persen dari anggaran tersebut terserap untuk membiayai kategori penyakit katastropik. Jenis penyakit berat yang mayoritas sebenarnya dapat dicegah sejak dini melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Menyadari tren tersebut, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan upaya promotif dan preventif. Termasuk meningkatkan mutu layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran serta memperkuat pengendalian biaya demi menjaga warisan jaminan ini untuk generasi mendatang.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas pengelolaan dana publik. Menurutnya, aspek transparansi, kehati-hatian dan akuntabilitas adalah harga mati demi menghadapi tantangan finansial jangka panjang.
Sekaligus dalam pemenuhan hak kepesertaan aktif di masa mendatang melalui kolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan.
Apresiasi senada disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar yang memandang lompatan mutu pelayanan dan tata kelola saat ini sebagai manifestasi nyata implementasi amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kemajuan yang diraih BPJS Kesehatan harus terus didorong oleh semua sektor agar manfaatnya kian inklusif.
Terakhir, dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty menegaskan bahwa anggaran kesehatan tidak boleh dilihat sebagai pos beban semata. Melainkan sebuah investasi jangka panjang (human capital investment) untuk membangun modal manusia.
“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan serta kolaborasi yang lebih erat. Antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat," ucapnya.
Lebih lanjut, dirinya berharap dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (ren)
Editor : Tri Wahyu Cahyono