RADARSOLO.COM – Terobosan komprehensif yang digulirkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam mengikis angka kemiskinan menuai apresiasi dari sejumlah pejabat tinggi negara.
Langkah strategis dan sinergis tersebut dinilai efektif dalam mempercepat penurunan angka warga kurang mampu di wilayah Jawa Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai, terobosan yang diusung Gubernur Jateng beserta jajaran pemerintah daerah sangatlah maju dan tepat sasaran dalam menanggulangi persoalan ekonomi warga, khususnya pada segmen kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Tembus 615 Kasus Kebakaran di Jateng Hingga Agustus 2026 Pemprov Gembleng Kapasitas Relawan
“Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” tutur Muhaimin usai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Solo, Jumat (4/9/2026).
Muhaimin menegaskan, komitmen kepemimpinan daerah menjadi kunci sukses pelaksanaan skema pengentasan kemiskinan tersebut.
Peran Gubernur sangat vital sebagai jangkar koordinasi tingkat provinsi untuk menyelaraskan agenda daerah dengan kebijakan nasional, memastikan validasi data secara berkala, serta mengonsolidasikan jajaran bupati dan wali kota.
Baca Juga: Gandeng BPTD dan Dishub Jateng, Astra Motor Latih 40 Peserta Jadi Duta Safety Riding
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026, serta menargetkan angka kemiskinan umum turun ke level lima persen pada 2029.
Muhaimin memastikan beragam inovasi dari tingkat daerah bakal diperkuat lewat intervensi pemerintah pusat dan kerja sama lintas sektor.
“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” paparnya.
Apresiasi serupa disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, yang menyoroti grafik penurunan kemiskinan di Jawa Tengah yang menunjukkan tren positif dan konsisten.
Angka kemiskinan yang mulanya menyentuh 11,8 persen pada 2021 berhasil ditekan hingga berada di level 9,21 persen dalam rentang waktu lima tahun.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan,” kata Amalia.
Baca Juga: Tembus 6,69 Juta Ton hingga Agustus, Gubernur Luthfi Optimistis Target Produksi Padi Jateng Tercapai
Di sisi lain, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memaparkan bahwa capaian penurunan angka kemiskinan tersebut tidak dipetik secara instan.
Pemprov Jateng konsisten menerapkan model collaborative government (pemerintahan kolaboratif) dengan merangkul pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BLUD, sektor swasta, perguruan tinggi, hingga elemen masyarakat luas.
Pola kolaborasi intervensi tersebut berhasil membawa angka kemiskinan Jawa Tengah berada di posisi 9,21 persen per Maret 2026, atau membaik 0,18 poin jika dibandingkan data September 2025.
Baca Juga: Jateng Kembali Kirim Bantuan Korban Gempa NTT, Fokus Atasi Kebutuhan Dasar
Perbaikan indikator ini sekaligus membebaskan sekitar 59,39 ribu jiwa dari lingkaran kemiskinan.
Guna melipatgandakan percepatan penurunan, Luthfi mengarahkan agar penanganan difokuskan secara menyeluruh (holistic) ke tiap-tiap keluarga sasaran.
Program pembenahan hunian tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan pemantauan kesehatan, jaminan pendidikan, kepastian lapangan kerja, serta perlindungan sosial bagi seluruh anggota keluarga.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya saja. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” ujar Luthfi.
Hasil konkret dari integrasi berbagai pembiayaan tersebut mencatat sekitar 270 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) berhasil direhabilitasi sepanjang 2025.
Selain itu, dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), tercatat sebanyak 46.542 keluarga berhasil mencatatkan graduasi atau lepas secara mandiri dari status kemiskinan.
Baca Juga: Bupati Klaten Kunjungi MIM Cetan dan Sidak SPPG Kurung Ceper Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG
Kemandirian ekonomi warga turut disokong oleh tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor investasi.
Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mampu menyentuh angka sekitar Rp110 triliun dan menyerap hingga 257 ribu tenaga kerja lokal.
Pemprov Jateng ke depan bakal terus mempertajam skema bantuan berbasis zonasi dan karakteristik wilayah, terkhusus di kawasan perdesaan.
Daerah pesisir pantai, kawasan agraris dan tanah kering, hingga pemukiman perbukitan bakal mendapatkan pendekatan penanganan yang disesuaikan agar dampak program makin optimal.
Baca Juga: DPRD Sragen Soroti DBHCHT Digunakan untuk Rakor dan Seremonial
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” pungkas Luthfi.
Guna menjaga konsistensi perbaikan tersebut, pada tahun anggaran 2026 Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan dana sekitar Rp2,65 triliun yang difokuskan penuh untuk akselerasi pengentasan kemiskinan di seluruh pelosok daerah.
Editor : Syahaamah Fikria