RADARSOLO.COM - Gunung Anak Krakatau kembali erupsi dan dampaknya mulai terasa di sejumlah wilayah. Abu vulkanik menyebar hingga Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan wilayah sekitar Selat Sunda. Aktivitas penerbangan pun ikut terganggu.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan.
“Saudara-saudara kita yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan, dan tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dan patuhi sepenuhnya zona bahaya serta batas aman yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang,” ujar Prabowo.
Presiden juga meminta masyarakat terdampak abu vulkanik menjaga kesehatan dengan menggunakan masker atau pelindung pernapasan. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila abu cukup pekat serta mengikuti petunjuk petugas kesehatan dan pemerintah daerah.
Imbauan tersebut memang terdengar masuk akal. Akan tetapi, ketika abu vulkanik sudah mengganggu penerbangan dan aktivitas masyarakat, pertanyaan yang muncul kemudian jauh lebih besar.
Setelah warga memakai masker, lalu apa?
Bencana Meluas, Jawabannya Masih Imbauan
Masker penting untuk mengurangi paparan abu vulkanik. Begitu pula dengan anjuran untuk tidak keluar rumah ketika kondisi udara memburuk.
Namun, masker tentu tidak menghentikan erupsi.
Masker juga tidak membuat pesawat yang dibatalkan kembali terbang, tidak mengembalikan aktivitas masyarakat yang terhenti, dan tidak otomatis memberikan rasa aman kepada warga yang tinggal di wilayah terdampak.
Apalagi dampak erupsi kali ini bukan perkara kecil. Sebaran abu mencapai wilayah yang jauh dari Anak Krakatau dan mengganggu operasional sejumlah bandara.
Bahkan sekolah dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah ikut terdampak. Reuters melaporkan erupsi Anak Krakatau menyebabkan penangguhan penerbangan di enam bandara dan mengganggu ratusan penerbangan. Aktivitas sekolah dan nelayan di sejumlah wilayah juga terdampak abu vulkanik.
Dalam situasi seperti ini, publik wajar mempertanyakan apakah respons pemerintah sudah cukup.
Sebab masyarakat bukan hanya membutuhkan kalimat “tetap tenang dan waspada.”
Mereka membutuhkan langkah konkret.
Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Erupsi Hebat, Lava Pijar Terlihat dan Dentuman Terdengar di Sejumlah Daerah
Pemerintah Punya Sistem Pemantauan, Tapi Mitigasinya Dipertanyakan
Pemerintah tentu tidak bisa menghentikan gunung api untuk tidak erupsi. BMKG juga tetap melakukan pemantauan terhadap pergerakan abu dan kondisi atmosfer.
Persoalannya bukan sesederhana pemerintah “tidak melakukan apa-apa”.
Yang patut dipertanyakan adalah seberapa jauh hasil pemantauan tersebut diterjemahkan menjadi perlindungan nyata bagi masyarakat.
Apakah warga sudah mendapatkan informasi yang mudah dipahami?
Apakah kelompok rentan sudah mendapat perlindungan?
Apakah fasilitas kesehatan siap menghadapi peningkatan gangguan pernapasan?
Apakah masyarakat tahu harus melakukan apa jika kondisi memburuk?
Dan yang paling penting, apakah pemerintah memiliki skenario yang jelas jika erupsi berlangsung lebih lama?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena mitigasi seharusnya tidak dimulai ketika abu sudah memenuhi udara.
Anggaran BMKG Jangan Sampai Jadi Masalah
Pertanyaan mengenai kesiapan mitigasi juga tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari persoalan anggaran.
BMKG merupakan salah satu lembaga penting dalam penyediaan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, tsunami, hingga berbagai informasi kebencanaan. Di sisi lain, lembaga tersebut juga menghadapi kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran.
Kondisi ini patut menjadi perhatian.
Baca Juga: Dentuman Misterius Terdengar hingga Bandung, PVMBG Duga Berasal dari Erupsi Gunung Anak Krakatau
Sebab Indonesia berada di wilayah yang sangat rentan terhadap berbagai bencana. Ketika bencana datang bersamaan dengan keterbatasan anggaran, ruang untuk memperkuat sistem pemantauan, peralatan, sumber daya manusia, hingga layanan informasi publik tentu menjadi isu yang layak diperdebatkan.
Ironisnya, ketika bencana terjadi, masyarakat justru diminta semakin waspada.
Kalau masyarakat diminta bersiap menghadapi bencana, apakah negara juga sudah memberikan sumber daya yang cukup kepada lembaga yang bertugas membantu mereka bersiap?
Jangan Sampai Masker Jadi Simbol Penanganan
Imbauan memakai masker bukan sesuatu yang salah.
Masalahnya muncul ketika masker seolah menjadi wajah utama respons terhadap bencana yang dampaknya jauh lebih luas.
Warga membutuhkan masker, tetapi mereka juga membutuhkan kepastian.
Mereka membutuhkan informasi soal kualitas udara, kejelasan status penerbangan, pengaturan aktivitas sekolah, kesiapan fasilitas kesehatan, perlindungan kelompok rentan, hingga informasi yang jelas apabila kondisi berubah.
Bahkan ketika pemerintah meminta masyarakat tidak mendekati zona bahaya, masyarakat juga perlu mengetahui dengan jelas di mana batas tersebut dan apa yang harus dilakukan jika kondisi semakin buruk.
Baca Juga: Empat Gunung Mengalami Erupsi Hampir Bersamaan, Terbaru Gunung Semeru di Jawa Timur
Jangan sampai pola penanganan bencana hanya menjadi gunung erupsi, abu menyebar, pemerintah mengimbau warga tenang, warga diminta memakai masker.
Lalu selesai.
Padahal bencana tidak selesai hanya karena masyarakat sudah memakai masker.
Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Mengimbau
Prabowo dalam keterangannya juga meminta BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait terus memantau perkembangan situasi dan memastikan kesiapsiagaan berjalan dengan baik.
Artinya, pemerintah sendiri menyadari bahwa penanganan erupsi membutuhkan kerja lintas lembaga.
Oleh karena itu, publik berhak melihat bentuk konkretnya.
Bukan hanya imbauan.
Bukan hanya konferensi pers.
Bukan hanya permintaan agar masyarakat tetap tenang.
Tetapi bagaimana negara memastikan warga benar-benar terlindungi ketika abu vulkanik menyebar, penerbangan berhenti, sekolah terganggu, dan aktivitas ekonomi ikut terdampak.
Masker memang bisa membantu melindungi seseorang dari abu vulkanik. Tetapi masker bukan jaminan keselamatan dan jelas bukan pengganti sistem mitigasi bencana.
Ketika bencana datang, masyarakat memang harus waspada.
Lebih penting, pemerintah juga harus menjawab pertanyaan yang sama sederhananya, “Setelah kami diminta waspada, negara sudah menyiapkan apa?”
Editor : Annas Rohmanda Purbaningrum