RADARSOLO.COM - Bagi sebagian orang, istilah Satu Data Indonesia mungkin terdengar seperti urusan pemerintah dan teknologi yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, tata kelola data pemerintah dapat berpengaruh langsung terhadap berbagai layanan yang diterima masyarakat.
Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang bertujuan menghasilkan data pemerintah yang berkualitas, terpadu, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun perencanaan dan pelayanan publik yang lebih berbasis data.
Salah satu manfaat yang paling mudah dibayangkan adalah pelayanan publik. Selama ini, masyarakat terkadang harus memberikan informasi yang sama ketika berhadapan dengan instansi berbeda. Pemerintah kemudian mendorong prinsip once only, yaitu data yang sudah diberikan kepada negara dapat digunakan kembali oleh instansi lain melalui mekanisme yang aman dan terukur.
Artinya, masyarakat diharapkan tidak terus-menerus menjadi “kurir data” antarinstansi. Ketika sistem pemerintah sudah saling terhubung, proses pelayanan dapat menjadi lebih sederhana karena informasi yang diperlukan sudah tersedia dan dapat digunakan sesuai kewenangan.
Dampaknya juga dapat dirasakan dalam program perlindungan sosial. Data yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah menentukan sasaran program secara lebih tepat. Satu Data Indonesia sendiri saat ini didorong untuk memperkuat kebijakan berbasis data dan meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Hal serupa berlaku untuk sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan daerah, hingga infrastruktur. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Baca Juga: Isi Tuntutan Gugatan Ijazah Gibran di MK, Minta Diskualifikasi hingga Pilih Wapres Baru
Misalnya, pemerintah daerah membutuhkan data mengenai jumlah penduduk, kondisi kemiskinan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan berbagai indikator lainnya ketika menyusun kebijakan pembangunan. Jika data tersebut tidak selaras, kebijakan yang dibuat berisiko tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Meski begitu, integrasi data juga harus diikuti dengan perhatian terhadap keamanan dan perlindungan data. Semakin banyak sistem yang saling terhubung, semakin penting pula memastikan pertukaran data berlangsung aman, terukur, dan sesuai kewenangan.
Editor : Annas Rohmanda Purbaningrum