Mengantisipasi Dampak Ekonomi Perpanjangan PPKM

Damianus Bram • Dipublikasikan Rabu, 11 Agustus 2021 | 22:44 WIB
Prof. Dr. Anton A Setyawan, Guru Besar Ilmu Manajemen Fak Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. (ISTIMEWA)
Prof. Dr. Anton A Setyawan, Guru Besar Ilmu Manajemen Fak Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. (ISTIMEWA)
Oleh : Prof Dr Anton A Setyawan*)

PEMBERLAKUAN pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beberapa kali diperpanjang. Perpanjangan dilakukan dengan melakukan klasifikasi derajat keketatan pembatasan.

PPKM diatur keketatannya berdasarkan tingkat penularan dan kematian karena Covid-19 di masing-masing wilayah. Wilayah dengan tingkat penularan Covid-19 dan kematian tinggi masuk dalam PPKM level 4. Level 4 artinya, setiap provinsi mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150/100.000 penduduk per minggu.

Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30/100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian lebih dari 5/100.000 penduduk per minggu.

Pada level ini maka aktivitas dan mobilitas masyarakat dibatasi dan sektor ekonomi yang diizinkan beroperasi hanya sektor esensial. Pada saat pelaksanaan PPKM 3-25 Juli 2021 lalu, dunia usaha mengalami penurunan dan bahkan nyaris berhenti. Terutama sektor-sektor yang terkait dengan perdagangan dan wisata.

Sektor ritel yang belum bisa bangkit karena pandemi selama Juli hampir berhenti karena pusat perbelanjaan modern maupun pasar tradisional ditutup atau dibatasi jam operasionalnya.

Perhotelan juga mendapatkan dampak dengan penurunan okupansi hampir 80 persen. Begitu pula sektor transportasi mengalami masalah yang sama. Intinya, dampak ekonomi yang terjadi mirip dengan situasi di awal pandemi Maret- Juli 2020. Perpanjangan PPKM ini tentu semakin memberatkan kondisi perekonomian nasional.

Skenario dari pelambatan perekonomian karena PPKM sudah direspons Bank Indonesia dengan melakukan koreksi terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021. Sebelumnya Bank Indonesia memproyeksikan perekonomian Indonesia pada 2021 tumbuh di kisaran 4,1 sampai dengan 5,1 persen.

Namun, dengan memperhitungkan dampak PPKM, lembaga ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 menjadi sekitar 3,5-4,3 persen.

Kebijakan PPKM sebagai upaya menurunkan penularan virus Covid-19 memang harus dilakukan. Perekonomian nasional bisa pulih dengan catatan pandemi bisa diakhiri.

Kombinasi kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi harus dilakukan secara simultan dengan mengutamakan pengendalian penularan Covid-19 harus dilakukan pemerintah.

Pelambatan ekonomi pasti terjadi. Tapi demikian dampak negatif terhadap kelompok yang rentan terhadap pelambatan ini juga harus dicari solusinya.

Stimulus Jangka Pendek

Dampak penerapan PPKM selama satu bulan (atau lebih) bagi beberapa sektor ekonomi bisa berlangsung sampai dengan akhir 2021. Hal ini terjadi karena mereka belum pulih dari penerapan pembatasan aktivitas pada 2020. Hal ini memerlukan kebijakan pemberian stimulus bagi sektor-sektor ekonomi tersebut.

Pemerintah menjanjikan pemberian stimulus untuk meminimalkan dampak negatif PPKM terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu. Pemerintah menyusun beberapa kebijakan untuk meringankan beban dunia usaha yang terdampak perpanjangan PPKM.

Kebijakan pertama adalah pemberian subsidi gaji bagi karyawan perusahaan. Rincian dari kebijakan ini adalah melanjutkan kebijakan pemberian bantuan gaji bagi karyawan swasta yang sudah dilaksanakan pada 2020.

Stimulus kedua yang perlu dilanjutkan adalah insentif pajak. Berupa pengurangan pajak dan pembebasan pajak. Pemberian insentif pajak ini perlu dilakukan untuk mengurangi beban dunia usaha.

Pemberian insentif pajak sebaiknya dilakukan secara selektif, artinya hanya sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi yang mendapatkan insentif pajak.

Hal ini penting untuk menjaga agar penerimaan negara dari pajak tidak mengalami penurunan drastis, yang bisa mempunyai konsekuensi negara perlu menambah utang.

Stimulus berikutnya yang harus segera direalisasi adalah pemberian bantuan bagi UMKM. UMKM yang terkena dampak PPKM jumlahnya bisa jutaan, terutama para pengusaha mikro. Mereka ini yang segera harus dibantu untuk bertahan hidup.

Bantuan pada pengusaha kecil dan menengah juga bisa dengan memberikan insentif pajak, terutama pengusaha kecil dan menengah yang sudah mempunyai badan hukum.

Pemberian stimulus jangka pendek ini juga terkait dengan momentum. Artinya pencairan stimulus terutama yang terkait dengan hibah bagi UMKM harus segera dilaksanakan.

Pengumuman perpanjangan PPKM hingga 16 Agustus mempunyai konsekuensi bagi pemerintah untuk mengurangi birokrasi dalam pemberian bantuan, sehingga bantuan bisa segera diterima sektor usaha yang membutuhkan.

Pemberian bantuan bagi UMKM juga terkait dengan mengantisipasi munculnya pengangguran baru akibat PHK yang hampir pasti terjadi di sektor-sektor usaha yang terdampak PPKM. Hal ini berarti termasuk pemberian subisidi gaji dan bantuan sosial bagi para pekerja di sektor informal.

Perubahan Lanskap Bisnis

Pandemi Covid-19 ini sebenarnya berdampak permanen terhadap dunia usaha secara umum. Perilaku masyarakat pascapandemi akan mengalami perubahan dengan lebih sensitif dan hati-hati terhadap masalah kesehatan.

Hal ini terjadi, terutama pada kelompok masyarakat kelas menengah. Sektor usaha juga perlu memperhatikan perubahan-perubahan ini, sehingga mereka mampu bertahan dan bahkan berkembang pada era baru.

Era baru yang memaksa bisnis melakukan kebijakan omnichannel atau membuka jalur layanan baik daring maupun luring. Pada masa sebelum pandemi, banyak perusahaan modern dan besar yang mulai mengadopsi strategi ini. Di masa pandemi ini maupun sesudahnya, semua bisnis mau tidak mau harus mengadopsi strategi omnichannel.

Para pelaku usaha bisa menjadikan momentum pandemi untuk belajar dan beradaptasi menentukan strategi mempertahankan bisnisnya. Perubahan eksternal dengan munculnya risiko-risiko bisnis yang baru (misalnya: masalah kesehatan), juga bisa menjadi stimulus bagi dunia usaha untuk melakukan inovasi dan perubahan dalam proses bisnis mereka. Kondisi memang berat, namun optimisme tetap harus dibangun. (*)

*) Guru Besar Ilmu Manajemen dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS Editor : Damianus Bram
Prof. Dr. Anton A Setyawan Guru Besar Ilmu Manajemen dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS Mengantisipasi Dampak Ekonomi Perpanjangan PPKM ums bicara