DATA inflasi bulanan dari Bank Indonesia menunjukkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022 terjadi kenaikan angka inflasi dari 2,18% pada bulan Januari 2022 menjadi 4,94% pada bulan Juli 2022. Inflasi di Indonesia terjadi karena pengaruh global yaitu kenaikan harga beberapa komoditas baik pangan maupun energi. Pemerintah sampai saat ini belum menaikkan harga BBM karena tidak ingin memperburuk inflasi yang pasti akan naik jika ada kenaikan harga BBM. Hal ini merupakan pilihan sulit karena jika tidak menaikkan harga BBM maka beban APBN untuk subsidi makin berat, namun demikian menaikkan harga BBM subsidi baik pertalite maupun solar juga akan berdampak meningkatkan inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
Secara umum di Indonesia, kasus inflasi dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu inflasi inti (core inflation) dan expected inflation atau harapan masyarakat tentang kenaikan harga di masa yang akan datang. Inflasi inti secara empirik biasanya berada pada kisaran 7-8 persen per tahun (Sadli, 2001). Expected inflation atau angka inflasi yang diharapkan masyarakat sulit diprediksi. Sebagai contoh, pada saat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, pemerintah hanya menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 30 persen. Berdasarkan perhitungan LPEM FEUI, maka porsi biaya angkut terhadap harga produksi kurang dari 10 persen, maka seharusnya produsen dan pedagang hanya menaikkan harga barang dagangan rata-rata 10-15 persen, namun faktanya kenaikan harga barang-barang mencapai 40 sampai dengan 50 persen. Inilah yang disebut dengan expected inflation yang sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis.
Penyebab inflasi bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Mankiw (2002) dan Fischer et al (2001) mengkategorikan inflasi dari sisi penyebabnya menjadi 3 kelompok, yaitu: pertama, demand pull inflation. Inflasi jenis ini terjadi karena ada peningkatan permintaan. Inflasi jenis ini baik karena menyebabkan perekonomian dalam kondisi kapasitas penuh (full employment). Kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Salah satu penyebab tingginya inflasi saat ini adalah karena kenaikan biaya produksi yaitu kenaikan harga bahan bakar. Apabila tidak ada kenaikan daya beli, inflasi jenis ini bisa mengurangi angka pertumbuhan ekonomi. Ketiga, imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri dan berdampak pada inflasi di dalam negeri karena mekanisme perdagangan internasional.
Pengendalian Inflasi
Teori ekonomi moneter mengajarkan bahwa inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka kebijakan yang disarankan adalah menyerap uang yang beredar. Otoritas moneter yaitu Bank Indonesia menggunakan instrument bunga untuk mengendalikan inflasi. Masalahnya, inflasi tidak akan bisa diredam hanya dengan menggunakan instrument bunga. Bank Indonesia belajar hal ini dari krisis ekonomi tahun 1998 dan fenomena stagflasi yang terjadi di beberapa negara. Ada sumber lain inflasi yang luput dari perhatian yaitu kenaikan harga karena rusaknya infrastruktur dan masalah distribusi. Inflasi yang terjadi karena dua hal ini tidak bisa diatasi oleh Bank Indonesia karena bukan wewenangnya. Pemerintah pusat juga tidak bisa berbuat banyak karena APBN mengalami defisit.
Harapan lain dari pengendalian inflasi adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebenarnya mempunyai peran yang strategis dalam mengendalikan inflasi yaitu dengan menggunakan instrumen fiskal. Instrumen fiskal dengan pengelolaan APBD bisa dipergunakan sebagai salah satu cara mengendalikan inflasi.
Faktanya, berdasarkan audit dari BPK, beberapa daerah mengelola APBD dengan cara yang buruk. Pengelolaan APBD tanpa prioritas bisa menyebabkan belanja pemerintah mempunyai inflatoir effect atau berdampak inflasi. Selain itu, kemampuan daerah membelanjakan anggaran pembangunan sangat rendah. Selama ini disbursement atau pencairan anggaran untuk pembangunan hanya mencapai 70-80 persen.
Secara teknis bagaimana pemerintah daerah bisa ikut mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah bersama dengan tim anggaran mempunyai kewenangan untuk menentukan prioritas belanja pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi anggaran rutin (anggaran tidak langsung) dan anggaran pembangunan (anggaran langsung). Keduanya bisa berdampak ekonomi, karena keduanya memberikan suntikan pada perekonomian. Hanya saja sifatnya berbeda. Anggaran rutin yang bisa diartikan belanja konsumtif untuk gaji pegawai, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya, akan menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini akan memberikan dampak ekonomi dalam jangka pendek. Anggaran pembangunan yang bisa diartikan pengeluaran investasi bisa memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Sebagai contoh pada saat harga bahan makanan dan beberapa komoditas mahal, karena distribusi tidak lancar, pemerintah daerah bersangkutan memutuskan untuk melakukan perbaikan jalan. Keputusan ini bisa menyebabkan penurunan harga karena distribusi lancar.
Langkah Strategis
Dalam rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, 30 Agustus 2022, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi. Langkah strategis pertama yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan. Hal ini dikarenakan kontribusi terbesar inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga pangan.
Kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi adalah dengan mengidentifikasi permintaan dan jumlah pasokan komoditas pangan di daerahnya. Akurasi data permintaan dan penawaran komoditas pangan ini menjadi dasar untuk menyusun kebijakan ketahanan pangan di daerah. Dalam beberapa riset yang dilakukan Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Manajemen dan Bisnis (PPMB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (FEB UMS) kenaikan harga komoditas pangan di daerah pada umumnya terjadi karena gangguan pada rantai pasok, bukan kenaikan biaya produksi. Karakteristik pembentukan harga komoditas yang terjadi karena masalah rantai pasok bisa diatasi oleh pemerintah daerah. Dalam konteks komoditas pangan, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ketersediaan komoditas tersebut dengan membangun titik-titik produksi atau optimalisasi sektor pertanian. Hal ini termasuk membatasi konversi lahan untuk menjaga ketahanan pangan. Untuk daerah perkotaan, pemerintah daerah bisa memetakan simpul-simpul distribusi komoditas yang berpotensi menciptakan tindakan spekulatif yang dilakukan pedagang, sehingga kebijakan operasi pasar untuk menstabilkan harga bisa dilaksanakan secara efektif. (*)
Editor : Damianus Bram