Oleh Drs. Soleh Amini Yahman, MSi., Psi,. selaku Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
DIS-KURSUS tentang perilaku korupsi akan selalu menjadi tema yang aktual. Mengingat tindak kejahatan korupsi ini sangat sulit dihentikan. Sekalipun upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberantas sangat gencar dan intensif. Namun anehnya, semakin hebat gerakan pemberantasan korupsi, justru tindak kejahatan tersebut semakin menjadi-jadi.
Ibarat penyakit kanker ganas, walaupun sudah berkali-kali dioperasi, tetap saja muncul. Bahkan semakin meluas. Agaknya kasus korupsi masih menjadi berita yang menyedot perhatian publik sepanjang 2023.
Mulai dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli akhirnya memilih mundur dari KPK sejak Kamis, 21 Desember.
Selain itu, eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate juga kesandung korupsi menara BTS 4G. Penangkapan dia menjadi awal pengungkapan kasus korupsi paling heboh di 2023. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei.
Kasus korupsi lainnya yang bikin geleng-geleng kepala, dilakukan Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsda) TNI Henri Alfiandi. KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan, Senin, 31 Juli.
Rentetan tindakan korupsi ini membuat bangsa sulit nyenyak tidurnya. Karena korupsi bisa saja terjadi dan menimpa siapa saja. Dan mungkin juga Anda!
Sejarah bangsa mencatat, korupsi telah berlangsung sejak zaman raja-raja memerintah tanah nusantara. Pada masa pemerintahan Orde Lama, korupsi semakin menjadi-jadi. Demikian pula Orde Baru. Bahkan kejahatan kerah putih ini dilengkapi nepotisme dan kolutif sebagai pilar utama dalam menjalankan pemerintahan. Akibatnya Indonesia terpuruk dalam kondisi multikrisis berkepanjangan.
Hadirnya era reformasi yang diharapkan mampu menumpas habis korupsi, ternyata tidak berkutik menghadapi kecerdikan para koruptor. Perilaku korupsi justru bermetamorfosa dalam bentuk baru dan lebih canggih. Sehingga mampu memperluas wilayah operasinya, sampai ke wilayah yudikatif dan legislatif.
Korupsi vs Orientasi Keberagamaan
Para analis, teori ilmu-ilmu sosial, dan ilmu hukum sering menempatkan perilaku korupsi sebagai masalah hukum terkait isu-isu kultural. Sebagai masalah budaya dan masalah moralitas belaka. Sedangkan para kriminolog dan psikolog mengkaitkannya dengan niat dan kesempatan.
Padahal sesungguhnya, korupsi bukanlah masalah sosial dan kultural saja. Melainkan juga terkait karakter atau kepribadian bangsa, serta orientasi keagamaan. Selama korupsi hanya dilihat sebatas masalah budaya dan moralitas, maka mustahil melenyapkannya.
Indonesia dikenal luas sebagai bangsa religius. Menjunjung tinggi aspek ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan YME. Jika seorang pejabat dilantik, hal pertama yang diucapkan dalam ikrarnya adalah bertakwa kepada Tuhan YME.
Tetapi ironisnya, pelaku korupsi terbanyak dilakukan kalangan pejabat yang terdidik. Di mana mereka memahami nilai-nilai agama dan ketuhanan. Kenyataan ini seharusnya mendorong terselenggaranya kajian lebih spesifik dan mendalam.
Adakah yang salah dengan desain keimanan dan ketakwaan yang dipahami para pejabat pelaku korupsi? Jawabannya adalah dengan melihat arah orientasi kehidupan keberagamaan masyarakat kita. Apakah keberagamaan religiusitas hanya bersifat ektrinsik? Sebatas sebagai simbol, alat sosial, identitas diri, dan selfsihness atau pemuasan diri sendiri?
Jika wajah ektrinsik ini yang terjadi, maka maklum jika pelaku korupsi nyaman-nyaman saja. Sebab mereka tidak punya religious belief. Berupa keterlibatan idiologi dogmatic dalam agama yang dipeluknya.
Secara psikologis, kesadaran beragama dan orientasi keagamaan menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang. Keyakinan terhadap religious belief yang dianut secara kaffah, akan menjadi pengawas segala tindakan, perkataan, bahkan perasaan seseorang.
Ketika seseorang tertarik pada sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, maka keimanannya akan cepat bertindak. Menimbang dan meneliti, apakah boleh atau tidak saat dilakuan?
Penggambaran orientasi keagamaan kaitannya dengan korupsi ini, tidak terlepas dari kriteria kematangan kepribadian. Orientasi keagamaan yang terarah hanya dimiliki orang-orang dengan kepribadian matang. Namun kepribadian yang matang, belum tentu disertai kesadaran atau orientasi beragama yang mantap.
Agama Ektrinsik vs Agama Intrinsik
Iman sebagai esensi paling mendasar dari pembentukan orientasi keagamaan seseorang, sifatnya sangat fluktuatif. Artinya, kondisi keimanan seseorang sangat rentan berubah jika mendapat stimulus kuat. Sebagai penjaga moral, iman harus selalu dijaga dari pengaruh duniawi. Caranya dengan membentuk orientasi keagamaan yang intrinsik.
Orientasi keagamaan intrinsik adalah perilaku beragama yang menyelamatkan. Agama dihayati sebagai kebutuhan yang melekat dalam setiap tindakan. Dalam kontek agama intrinsik ini, iman merupakan bagian paling hakiki.
Sementara itu, agama ektrinsik adalah yang dimanfaatkan untuk mendukung eksistensi diri di tengah pergaulan sosial kemasyarakatan. Orang yang berorientasi secara ektrinsik, mungkin rajin ke tempat-tempat ibadah, tetapi tidak berminat membicarakan atau memikirkan masalah imannya.
Orang-orang semacam ini yang sangat besar kemungkinannya menjadi hoker atau melacurkan keimanannya, demi memperoleh keuntungan-keuntungan material untuk kepuasan egoisme pribadi.
Maka ketika orientasi keagamaan ektrinsik ini yang terbentuk dalam perilaku keagamaan kita, maka ketamakan dan keserakahan akan mewarnai perilaku. Imbasnya, tentu saja perilaku korupsi merajalela. Akhirnya semua kembali pada pribadi masing-masing. Hendak kemana orientasi kita dalam perilaku beragama. (*)
Editor : Damianus Bram