Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi*)
KEGADUHAN politik di awal 2025 secara tidak langsung berdampak sistemik terhadap isu pertumbuhan ekonomi.
Padahal, pertumbuhan juga harus ditopang dengan investasi baik yang bersifat padat karya maupun padat modal.
Ironisnya, investasi itu sendiri tidak bisa hanya mengandalkan daya tarik tetapi juga realisasinya.
Terkait ini, penobatan sejumlah tokoh versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik pada khususnya dan global pada umumnya.
Jadi, bukan tidak mungkin hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan investor pada umumnya dan pelaku bisnis pada khususnya.
Versi Antara, OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi global fokus pada pemberitaan kejahatan terorganisir dan korupsi.
OCCRP didirikan tahun 2006 (Drew Sullivan & Paul Radu) berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf tersebar di 6 benua.
Misi utama memperluas dan memperkuat jurnalisme investigatif global juga mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi agar publik bisa menuntut pertanggungjawaban dari para pemegang kekuasaan.
Pertumbuhan
Urgensi memacu pertumbuhan ekonomi menjadi penting d era pemerintahan Prabowo di masa depan karena tantangan ekonomi global semakin ketat.
Selaras dengan ini, sensitivitas era global dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam juga luar, baik internal atau eksternal.
Baca Juga: Darurat Kenakalan Remaja: Mengapa Remaja Kita Nakal?
Oleh karena itu, riak konflik sospol di awal tahun 2025 harus diredam.
Betapa tidak, saat ini juga muncul penetapan Sekjen PDI-P Hasto yang kemudian justru memicu sentimen ke sejumlah aspek, termasuk iklim sospol yang juga terguncang.
Padahal, sekali lagi ada keterkaitan kuat antara iklim sospol dan perekonomian.
Artinya sinergi antara ekonomi-politik dan politik-ekonomi tidak bisa dipungkiri sehingga kepastian iklim sospol sangat berpengaruh terhadap geliat ekonomi-bisnis secara sistematis dan berkelanjutan.
Terkait ini beralasan jika pernyataan Bos Aguan terkait pembangunan IKN past berdampak bagi keberlanjutan pembangunan IKN karena faktanya tidak ada investor yang tertarik dalam pembangunan IKN.
Bahkan Prabowo juga menegaskan akan menghentikan proyek yang termasuk proyek strategis nasional, terutama pembangunan infrastruktur.
Penegasan itu pastinya akan dicermati oleh investor dan pelaku ekonomi-bisnis.
Di satu sisi, komitmen pemerintahan Prabowo untuk memberantas korupsi harus diapresiasi dan penegasannya untuk mengejar koruptor sampai ke antartika.
Ironisnya, pernyataan yang menyebut akan memaafkan koruptor asalkan mengembalikan dana yang dikorupsi tentu mereduksi kepercayaan publik yang sebelumnya tumbuh.
Bahkan, penetapan vonis yang sangat ringan kepada terdakwa korupsi PT Timah Tbk selama 6,5 tahun juga mencederai rasa keadilan publik.
Jadi wajar jika kemudian situasi ini memperkeruh kepercayaan atas daya tarik investasi dan juga realisasinya. Padahal, investasi penting untuk pertumbuhan.
Investasi
Data BKPM menegaskan realisasi investasi kuartal III/2024 yaitu Rp.431,48 triliun atau naik 15,24% (yoy).
Baca Juga: Es Teh dan Name-Calling
Realisasi investasi Januari - September 2024 Rp.1.261,43 triliun atau naik 19,78% dari periode yang sama tahun 2023, sedangkan target realisasi investasi di tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun.
Data sampai akhir tahun 2024 belum ada, meski ada harapan target realisasi investasi tercapai.
Sebagai perbandingan selama periode triwulan I-2024 realisasi investasi Rp401,5 triliun atau naik 22,1% dari tahun sebelumnya yang berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 547.419 Tenaga Kerja Indonesia.
Fakta ini tidak bisa terlepas dari kelancaran proses pilpres yang mendukung optimisme terhadap iklim politik yang stabil sehingga memberikan keyakinan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Jadi, kepastian politik berkontribusi positif terhadap peningkatan minat dan kepercayaan dalam sektor penanaman modal di negara ini.
Riak konflik politik di awal 2025 harus diredam untuk menjaga iklim sospol dan memacu daya tarik investasi, termasuk realisasinya demi pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mereduksi pengangguran dan memacu pendapatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, iklim sospol semoga segera terkendali untuk memacu geliat ekonomi - bisnis dan investasi. (*)
*) Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Editor : Tri wahyu Cahyono