Oleh: Prof. M. Farid Wajdi, MM., Ph.D.*)
RADARSOLO.COM-Beberapa waktu terakhir publik menyaksikan kemarahan Presiden kepada sejumlah menteri yang dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan.
Di balik peristiwa itu terdapat pelajaran penting tentang koordinasi dan keselarasan strategis (strategic alignment) dalam organisasi pemerintahan.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan komunikasi, tetapi menunjukkan gejala disfungsi sistem manajerial di tubuh pemerintah, di mana bagian-bagian organisasi berjalan dengan logika sektoral tanpa kesatuan arah fiskal.
Tidak terciptanya unity of command" menyiratkan kondisi di mana menteri menerima perintah dari lebih dari satu atasan, yang dapat menyebabkan konflik prioritas, inefisiensi, dan rendah kinerja pemerintah.
Pemerintah sebagai Sistem Organisasi Terbuka
Dalam teori sistem organisasi (Katz & Kahn, 1978), pemerintah adalah sistem terbuka yang terdiri atas banyak subsistem—kementerian, lembaga, dan unit pelaksana—yang harus bekerja selaras menuju tujuan nasional.
Kementerian Keuangan berperan sebagai subsistem pengendali (control subsystem) yang menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal dan kebijakan sektoral.
Ia memastikan setiap program pembangunan selaras dengan kapasitas ekonomi negara dan prinsip keberlanjutan fiskal.
Ketika kementerian lain menjalankan kebijakan tanpa koordinasi dengan kerangka fiskal nasional, keseimbangan sistemik itu terganggu.
Di sinilah letak masalah manajerial yang sesungguhnya—kegagalan koordinasi lintas unit dalam sistem pemerintahan.
Peran Strategis Kementerian Keuangan
Dalam arsitektur organisasi pemerintahan modern, Kementerian Keuangan bukan sekadar bendahara negara, tetapi pusat gravitasi manajerial.
Perannya mencakup tiga dimensi strategis:
- Pengendalian sumber daya (resource control) — memastikan setiap kebijakan publik memiliki dasar fiskal yang realistis.
- Stabilisasi sistem (system stabilizer) — menjaga konsistensi antara kebijakan makro dan keputusan sektoral agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal.
- Integrasi kebijakan (policy integrator) — menjadi simpul koordinasi antar kementerian melalui penganggaran dan prioritas pembangunan.
Dalam teori koordinasi Lawrence dan Lorsch (1967), peran semacam ini sangat krusial karena menghubungkan unit-unit yang memiliki diferensiasi tinggi.
Ketika mekanisme koordinasi gagal berfungsi, maka yang terjadi adalah kekacauan kebijakan lintas sektor—setiap unit berjalan sendiri tanpa arah bersama.
Ketidakseimbangan dalam McKinsey 7S Framework
Jika ditinjau melalui kerangka McKinsey 7S, Kementerian Keuangan berada di persilangan antara strategy, systems, dan structure.
Presiden menetapkan strategi nasional, sedangkan Kementerian Keuangan menerjemahkannya ke dalam sistem dan struktur fiskal yang menjamin keberlanjutan.
Ketika kementerian lain tidak tunduk pada sistem fiskal ini, muncul apa yang disebut strategic misalignment—strategi berjalan tanpa dukungan sistem.
Dalam bahasa manajemen, inilah bentuk policy drift, yaitu penyimpangan arah kebijakan akibat lemahnya keselarasan antar komponen organisasi.
Perspektif Teori Keagenan
Dari sudut pandang teori keagenan (agency theory), Presiden adalah principal dan para menteri adalah agents. Kementerian Keuangan berfungsi sebagai mekanisme kontrol perilaku agen melalui kebijakan fiskal, anggaran, dan pelaporan kinerja.
Kemarahan Presiden menunjukkan adanya konflik kepentingan (agency conflict)—sebagian menteri bertindak berdasarkan kepentingan sektoral atau politis, bukan pada mandat fiskal nasional.
Fungsi Kementerian Keuangan di sini menjadi sangat strategis: memastikan setiap kebijakan publik tidak hanya layak secara politik, tetapi juga rasional dan berkelanjutan secara ekonomi.
Disiplin Fiskal sebagai Budaya Organisasi
Persoalan ini sejatinya juga menyentuh dimensi budaya organisasi (organizational culture). Dalam organisasi pemerintahan yang matang, disiplin fiskal adalah nilai bersama (shared value), bukan sekadar aturan teknis.
Jika sebagian kementerian masih memandang anggaran sebagai ruang ekspansi proyek, bukan instrumen efisiensi, maka budaya manajerial pemerintah belum terbangun secara utuh.
Kementerian Keuangan memiliki peran penting membentuk budaya ini agar setiap pejabat memahami bahwa setiap rupiah anggaran adalah amanah yang harus digunakan secara tepat guna.
Pelajaran Manajerial
Dari perspektif manajemen organisasi publik, ada tiga pelajaran penting dari peristiwa ini. Pertama, Kementerian Keuangan adalah pusat integrasi sistemik dalam tata kelola pemerintahan; ia menjaga kohesi kebijakan di tengah diferensiasi sektoral.
Kedua, koordinasi lintas kementerian perlu diperkuat secara struktural, tidak cukup hanya melalui komunikasi informal. Ketiga, disiplin fiskal perlu dijadikan budaya organisasi, bukan hanya kewajiban administratif.
Penutup
Kemarahan Presiden kepada para menteri bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan cermin dari adanya persoalan koordinasi manajerial dalam organisasi pemerintahan.
Dalam kerangka manajemen, setiap sistem besar membutuhkan pusat integrasi yang kuat agar seluruh komponennya bergerak selaras.
Tidak boleh ada ketidak satuan perintah dari presiden, dan jika ada anasir menteri-menteri ada perintah diluar presiden maka itu sangat merusak tata pemerintahan.
Kementerian Keuangan memiliki posisi strategis sebagai penjaga integritas sistem itu.
Bila seluruh kementerian mampu melihat perannya bukan secara sektoral, tetapi sebagai bagian dari sistem nasional, maka harmoni kebijakan dapat tercapai tanpa perlu ada kemarahan yang harus muncul di ruang publik. (*)
*) Direktur Pascasarjana UMS
Editor : Tri wahyu Cahyono