RADARSOLO.COM – Usulan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai sorotan publik. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (EFB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai, langkah tersebut menyederhanakan persoalan kemiskinan yang sejatinya bersifat multidimensi.
“Secara teoretis, vasektomi memang bisa untuk mengendalikan jumlah penduduk dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Tapi apabila ini kemudian menjadi syarat untuk sebuah bantuan sosial, saya kira kurang bijaksana,” kata Anton, Rabu (14/5).
Usulan itu sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam rapat koordinasi Pemprov Jabar, Selasa (26/4). Menurut KDM (sapaan Kang Dedi Mulyadi), pendekatan ini akan diberlakukan pada berbagai jenis bantuan. Seperti subsidi biaya rumah sakit, kelahiran, listrik, pangan non-tunai, beasiswa, dan lainnya.
Namun Anton menilai, pendekatan semacam itu cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan dan partisipasi masyarakat. Menurutnya, lebih baik pemerintah mengedukasi dan menyosialisasikan soal pentingnya pengendalian kelahiran secara intensif dibandingkan membuat kebijakan yang bersifat memaksa.
Anton menegaskan, akar persoalan kemiskinan harus diselesaikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan.
“Itu saya kira satu-satunya kunci sehingga para kelompok miskin menjadi lebih berdaya, lebih punya kemampuan, keterampilan, dan daya juang untuk menjadi mandiri,” tegasnya.
Bansos menurut Anton, sebaiknya diarahkan pada pemberian beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, pembangunan sekolah di wilayah terpencil, atau peningkatan kapasitas guru agar lebih profesional.
“Itu salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang. Itu harus dilakukan,” jelas Dekan FEB UMS itu.
Pada kesempatan ini Anton juga menyinggung perbandingan dengan Tiongkok yang kerap dianggap sukses menekan laju penduduk. Menurut dia, kemajuan Tiongkok bukan karena program pembatasan anak, melainkan keberhasilannya dalam mereformasi pendidikan dan mendorong inovasi.
“Tiongkok hebat bukan karena berhasil mengurangi penduduknya. Mereka menata pendidikan, ekonomi, dan regulasi dengan serius. Bahkan mengirim banyak cendekiawannya belajar ke luar negeri, dan saat kembali diberi ruang riset dan peran strategis,” tandasnya. (zia/fer)
Editor : fery ardi susanto