RADARSOLO.COM – Kebijakan Hari Belajar Guru yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menuai sorotan di tengah beban mengajar guru hingga 30 jam pelajaran (JP) per minggu. Pemerintah menegaskan pelaksanaannya bisa jam istirahat dan tidak seharian penuh.
Mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Kepala Cabdin V Agung Wijayanto menilai hari khusus untuk komunitas belajar guru memang baik. Bahkan sempat diterapkan dulu di Jawa Tengah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
"Tapi yang terjadi saat ini adalah beban guru yang cukup berat 24-40 (JP). 24 itu di Jawa Tengah itu hampir tidak ada lagi. Jadi untuk rasio di Jawa Tengah itu menggunakan angka ketercukupan jam itu dengan pembaginya adalah 30 jam," bebernya dalam talkshow Dewan Profesor UNS, kemarin (19/5).
Menurutnya, dengan beban kerja tinggi dan lima hari kerja yang padat, guru tidak lagi memiliki hari kosong. Menanggapi hal itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pendidikan Guru (GTK PG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, guru semestinya hanya dibebani 24 JP per minggu.
“Sebenarnya itu menyalahi undang-undang kalau misal memberikan beban kerja guru hingga sampai di atas 24 kalau tidak memberikan tunjangan kepada guru tersebut. Karena memang dia wajibnya cuma 24,” kata Nunuk.
Dia menjelaskan perbedaan cara hitung kebutuhan guru antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Jawa Tengah. Di mana pihaknya menghitung 24 JP sementara pemda 30 JP.
Terkait pelaksanaan Hari Belajar Guru, Nunuk menyarankan agar sekolah menjadwalkannya dengan fleksibel, tidak harus satu hari penuh.
“Tidak harus murni satu hari, Pak, yang Hari Belajar Guru itu. Jam istirahat kedua atau jam istirahat pertama dia sudah mulai bisa fokus di pembelajaran. Jika tidak, nanti Jawa Tengah akan tertinggal,” tandasnya. (zia/nik)
Editor : fery ardi susanto