RADARSOLO.COM – Penolakan datang dari SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta terkait tawaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baik wali murid maupun pihak sekolah kompak ogah menerima program nasional tersebut. Alasannya sederhana: mereka sudah punya sistem katering sehat sendiri yang berjalan rapi sejak 2015.
Di grup WhatsApp wali murid, kabar masuknya tawaran MBG langsung bikin heboh.
Banyak orang tua cemas, terutama setelah maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah yang dikaitkan dengan program itu.
“Pada heboh di grup wali murid. Semua cemas karena keracunan lagi banyak-banyaknya di Indonesia. Tahu-tahu kita yang sudah punya sistem bagus ini malah mau dikasih MBG,” ujar Indri, wali murid SD Muhammadiyah 1 Ketelan.
Orangtua lain, Yusuf, bahkan terang-terangan menolak. Ia menilai menu dapur sehat ramah anak di sekolah jauh lebih terjamin.
Meski biaya Rp10 ribu per porsi sama dengan program MBG, ia rela membayar karena kualitasnya sudah terbukti.
“Kalau dipaksa MBG, saya mending bawakan bekal dari rumah. Urgensinya apa coba diganti, wong yang sekarang sudah baik,” tegasnya.
Sejak 2015, SD Muhammadiyah 1 Ketelan memang punya program dapur sehat ramah anak. Menu yang disajikan lengkap—ada ikan, ayam, sayur, dan pilihan sesuai selera anak.
Selain sehat, makanan selalu disajikan hangat. Hal itu membuat wali murid yakin tak perlu lagi program pengganti.
Humas SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Dwi Jatmiko, membenarkan tawaran MBG memang sempat masuk melalui kunjungan instansi terkait. Namun pihak sekolah tak serta-merta mengiyakan.
Mereka memilih menimbang dulu, bahkan sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan bahwa implementasi MBG di sekolah swasta seperti mereka sebaiknya dipending.
“Sejak 2015 kita punya pelopor dapur sehat ramah anak. Sekolah sebenarnya menerima tawaran itu, tapi akan kita survei dulu. Dari Dinas Pendidikan juga sudah menyatakan pending. Kepala sekolah nanti bahkan akan ke Jakarta untuk membahas hal ini,” jelas Dwi.
Ia menegaskan, sekolah dan wali murid sepakat program MBG lebih baik diberikan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.
“Kalau sampai ada keracunan, siapa yang tanggung jawab? Intinya, kita sudah punya sistem bagus, aman, dan terjangkau. Jadi, tidak perlu MBG,” tandasnya. (Ves/nik)
Editor : Niko auglandy