RADARSOLO.COM - Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Tahap II tahun 2025 mulai dicairkan kepada siswa jenjang SD hingga SMP di Kota Solo.
Meski demikian, proses pencairan bantuan pendidikan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan.
Selain pencairan molor dari yang direncanakan, persoalan lain, terutama terkait ketidakstabilan data penerima juga dikeluhkan oleh para wali murid.
Salah seorang wali murid penerima BPMKS, Nina Oktasari mengungkapkan, anaknya yang saat ini duduk di kelas IV SDN Semanggi Lor selama dua tahun terakhir tercatat sebagai penerima bantuan.
Namun pada pencairan tahap pertama tahun ini, anaknya justru tidak menerima BPMKS.
“Di tahap pertama kemarin tidak dapat. Katanya karena data keluarga miskin berubah. Tapi setelah saya cek langsung ke kelurahan, nama anak saya ternyata masih tercatat di dinsos,” ungkap Nina, Minggu (21/12).
Menurut Nina, pihak sekolah menyampaikan bahwa berdasarkan data yang mereka terima, anaknya tidak lagi masuk dalam daftar penerima BPMKS tahap pertama.
Padahal, setelah dikonfirmasi lebih lanjut ke kelurahan, status keluarga masih tercatat sebagai penerima bantuan dengan kategori prioritas kedua.
“Keterangan dari sekolah tidak dapat karena dianggap sudah tidak berhak. Tapi di kelurahan masih tercatat. Jadi bingung, datanya yang dipakai yang mana,” jelasnya.
Dia menilai ketidaksinkronan data antarinstansi tersebut kerap membuat wali murid kebingungan dan waswas, terlebih bantuan BPMKS sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak.
Nina bersyukur pada pencairan tahap kedua ini anaknya kembali menerima bantuan sebesar Rp 225 ribu.
“Alhamdulillah tahap kedua turun. Bantuan ini sangat membantu orang tua, bisa untuk beli buku dan perlengkapan sekolah. Harapannya ke depan datanya bisa lebih jelas dan tidak berubah-ubah,” katanya.
Hal serupa juga dialami oleh Riki Mayangsari, wali murid dari Ailova siswa kelas I SD Kanisius Sorogenen. Dia mengungkapkan, anaknya baru pertama kali menerima bantuan BPMKS pada tahap kedua ini.
“Anak saya baru kelas satu. Di semester pertama kemarin belum dapat bantuan ini. Semester kedua baru dapat, katanya karena baru terdata,” ujar Riki.
Menurut Riki, ketidakpastian data penerima membuat sebagian wali murid tidak bisa memprediksi apakah anaknya akan mendapatkan bantuan atau tidak.
Padahal, bantuan BPMKS dinilai sangat membantu dalam meringankan beban biaya pendidikan, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas.
“Uangnya saya gunakan untuk beli tas dan alat tulis. Sangat membantu, apalagi anak baru masuk sekolah,” ungkapnya.
Selain persoalan data penerima, penyaluran bantuan BPMKS juga dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ratri, pegawai toko AHT yang melayani pencairan bantuan, mengungkapkan pihaknya sempat menemui penerima bantuan yang dinilai dari keluarga mampu.
“Ada penerima yang datang pakai mobil atau motor yang harganya relatif mahal. Itu sering jadi pertanyaan juga, karena BPMKS ini kan diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” ungkap Ratri.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan wali murid lainnya. Ia berharap ke depan proses verifikasi dan pengawasan data penerima BPMKS dapat diperketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Mungkin perlu pengawasan lebih ketat lagi dari dinas terkait supaya bantuan ini benar-benar diterima yang berhak,” ujarnya. (alf/nik)
Editor : Niko auglandy