RADARSOLO.COM - Murid PAUD swasta di Solo akan mendapat bantuan SPP dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Nominal bantuan Rp 150 ribu per anak per bulan. Kriterianya, khusus anak usia 5-6 tahun dengan later belakang keluarga miskin kategori P1-P3.
Skema bantuan ini sedang digodog Wali Kota Solo Respati Ardi dengan dinas pendidikan (disdik), sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
Kepala Disdik Kota solo Dwi Aryatno menjelaskan, bantuan ini sekaligus upaya perluasan akses layanan. Mengingat daya tampung PAUD negeri masih terbatas.
Sementara itu, kebutuhan layanan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu cukup tinggi.
“Ini kemarin hasil pertemuan dengan wali kota dalam upaya perluasan akses pelayanan PAUD. Untuk anak usia 5-6 tahun dari keluarga rentan dengan kriteria P1-P3, kami usulkan bantuan stimulan pendidikan sebesar Rp 150 ribu per bulan,” jelas Dwi, Rabu (4/3).
Dwi menambahkan, skema yang sedang didiskusikan adalah bantuan stimulan pembiayaan pendidikan (SPP). Skema ini dirancang agar anak-anak dari keluarga rentan tetap bisa mengakses layanan PAUD, meskipun harus bersekolah di lembaga swasta.
“Karena daya tampung di PAUD negeri terbatas, sehingga dimungkinkan ditampung di PAUD swasta. Dan karena di swasta berbayar, usulan kami ke wali kota berupa skema stimulan pembiayaan pendidikan,” jelasnya.
Berdasarkan identifikasi awal, jumlah anak usia PAUD yang masuk dalam data keluarga rentan dan kurang mampu mencapai 1.609 anak.
Angka tersebut menjadi dasar perhitungan kebutuhan intervensi dan perencanaan anggaran ke depan.
Menurut Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdik Solo Hesti Dwi Saptaningtyas, bantuan ini masih berupa usulan. Saat ini masih dalam tahap proses penyusunan peraturan wali kota perwali.
"Stimulan Pembiayaan Pendidikan ini masih on proses. Kalau perwali kelar dan Juknis sudah siap, maka akan kami salurkan di tahun ajaran baru, Juli mendatang," ujarnya.
Melalui skema bantuan stimulan ini, ia berharap tidak ada anak usia dini yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Selain memperluas akses, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara PAUD negeri dan swasta dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif serta berkeadilan. (alf/fer)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo