RADARSOLO.COM - Banyaknya bangunan sekolah rusak di Kota Solo dinilai tidak boleh terus terpinggirkan meski kondisi fiskal daerah sedang tertekan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diminta tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran.
Pakar Ekonomi Universitas Sebelas Maret Lukman Hakim menilai, persoalan infrastruktur pendidikan berkaitan langsung dengan kualitas sekaligus keamanan proses belajar mengajar.
Menurutnya, pemangkasan anggaran daerah memang memaksa pemerintah melakukan penyesuaian prioritas pembangunan. Namun, pendidikan tidak bisa terus dikesampingkan.
Baca Juga: Jadwal Lengkap SPMB SD Dan SMP Di Solo, H-1 Calon Murid Masih Bisa Ubah Pilihan
“Melihat prioritas daerah masing-masing, misalnya Solo kepotong ratusan miliar, akhirnya pemkot membuat skala prioritas. Berarti seharusnya pendidikan tetap jadi skala prioritas penting dalam anggaran berikutnya dan diusulkan mana saja yang harus diprioritaskan,” ujarnya, Rabu (27/5).
Lukman mengatakan, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah sulit menyelesaikan persoalan sekolah rusak tanpa dukungan pihak lain.
Sebab itu, dia mendorong adanya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komite sekolah, dunia usaha melalui program CSR, hingga masyarakat sekitar sekolah.
Baca Juga: Satgas PPKS UNS: Kampus Tak Boleh Diam Saat Korban Pelecehan Diintimidasi
“Penting pemkot melakukan sinergi terhadap pihak lain. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi stakeholder sekolah yang mampu juga bisa membantu baik materi, tenaga, maupun bahan bangunan,” katanya.
Menurutnya, setiap sekolah sebenarnya memiliki potensi dukungan sosial apabila pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan transparan.
Dia menilai bantuan masyarakat tidak selalu harus berbentuk dana, tetapi juga bisa berupa tenaga kerja maupun material bangunan melalui semangat gotong royong.
“Kalau transparansi berjalan baik, nanti ketika ada kekurangan semua stakeholder bisa men-support. Misalnya di wilayahnya ada tukang kayu atau tukang batu, itu bisa diatur untuk membantu efisiensi dengan gotong royong,” jelasnya.
Lukman menilai budaya gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat perlu kembali diperkuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Menurut dia, persoalan sekolah rusak akan lebih cepat tertangani apabila pemerintah mampu membangun sinergi kuat dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Selain itu, dia juga menyoroti besarnya beban anggaran pemerintah pusat untuk sejumlah program prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis (MBG), yang dinilai turut memengaruhi ruang fiskal daerah.
Sebab itu, Lukman berharap pemerintah dapat menyusun prioritas anggaran secara lebih terukur agar kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, tetap menjadi perhatian utama.
“Pendidikan menyangkut kualitas sumber daya manusia ke depan, jadi jangan sampai kalah prioritas dengan sektor lain,” tandasnya. (alf/bun)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo