RADARSOLO.COM - Sebanyak 162 ijazah lulusan SMK Wijaya Kusuma Solo sejak 2008 hingga kini masih ditahan di sekolah.
Penyebabnya, para alumni belum mampu melunasi tunggakan biaya pendidikan yang nilainya mencapai Rp 336 juta.
Kepala SMK Wijaya Kusuma Harsono mengungkapkan, persoalan itu telah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat pada Oktober 2022.
Setelah dilakukan pendataan, terdapat 162 ijazah yang belum diambil dengan total tunggakan semula mencapai Rp 373 juta.
Setelah sebagian alumni melunasi kewajibannya, nilai tunggakan kini tersisa sekitar Rp 336 juta.
Baca Juga: Pemerintah Buka Lebar Pintu Kampus Asing, Pengamat Pendidikan: Jangan Rugikan Perguruan Tinggi Lokal
"Kami mengusulkan kepada yayasan agar diberikan keringanan. Akhirnya disetujui potongan tunggakan sebesar 40 persen supaya alumni bisa segera mengambil ijazah," ujarnya, Kamis (9/7).
Pihak sekolah telah mengirim surat kepada seluruh alumni yang masih memiliki tunggakan.
Kebijakan diskon tersebut mulai direspons, meski hanya beberapa alumni yang datang mengambil ijazah.
Menurutnya, menumpuknya ijazah bukanlah kondisi yang diinginkan sekolah. Selain berisiko rusak, dokumen tersebut justru tidak bermanfaat apabila terus disimpan terlalu lama.
"Terus terang ijazah kalau hanya tersimpan di sekolah tidak ada manfaatnya. Justru kami yang menanggung risiko kalau sampai rusak," katanya.
Harsono mengungkapkan sekolah juga sudah mrmberi keringanan dengan membagikan fotokopi ijazah untuk keperluan melamar pekerjaan.
"Harapannya, setelah memperoleh penghasilan mereka dapat mengangsur tunggakan hingga akhirnya mengambil ijazah asli," ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Badan Kerja Sama Sekolah Swasta (BKSS) Kota Solo Sumarno mengatakan, kasus ijazah yang belum diambil akibat tunggakan tidak hanya terjadi di satu sekolah.
Persoalan itu terus terjadi setiap tahun yang menghambat operasional sekolah swasta.
"Sekolah swasta hidup matinya dari partisipasi masyarakat. Kalau semua tunggakan dihapus, sekolah juga kehilangan dana operasional," katanya.
Baca Juga: SPMB 2026, 155 Kursi SMA/SMK Negeri Di Solo dan Sukoharjo Kosong
Dia menjelaskan, selama ini sekolah-sekolah swasta telah memberikan berbagai keringanan, mulai potongan pembayaran hingga toleransi pelunasan.
Namun banyak orang tua tetap belum mampu menyelesaikan kewajibannya sehingga ijazah belum bisa diambil.
Persoalan tersebut, menurut Sumarno, turut memengaruhi keberlangsungan sekolah swasta.
Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional, peningkatan mutu, hingga kesejahteraan guru dan karyawan menjadi terhambat.
Di sisi lain, jumlah siswa baru terus menurun. Bahkan tahun ini SMK Purnama dan SMK Bina Mandiri telah menutup operasional, sementara masih banyak sekolah swasta lain yang jumlah siswanya di bawah 20 orang.
"Harapan kami jangan sampai pemerintah mendirikan sekolah negeri lagi di Solo. Sekolah swasta juga sangat dibutuhkan untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri," tegasnya.
Selama ini Cabang Dinas Pendidikan 7 Jawa Tengah telah mendata jumalah tunggakan ijazah. Namun menurutnya, hal tersebut hanya sekadar data tahunan tanpa kebijakan efektif dari pemerintah.
"Cabdin sudah minta data anak yang belum mengambil ijazah, tapi selama ini hanya diminta data. Setelah itu hanya diimbau untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau bisa ada kebijakan pusat atau anggaran daerah untuk bisa mengalokasikan ini sangat baik, tapi selama ini belum ada," ujarnya. (alf/bun)
Editor : fery ardi susanto