RADARSOLO.COM — Kekhawatiran menghantui orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK) menyusul penghapusan Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Solo.
Layanan terapi yang selama ini gratis dan menjadi tumpuan keluarga dikhawatirkan semakin sulit diakses jika nantinya dialihkan ke rumah sakit.
Salah seorang wali murid, Rini Setyaningsih, warga Munggung, Banjarsari, Solo mengaku khawatir anaknya tidak lagi mendapatkan layanan terapi di PLDPI.
Selama ini, anaknya rutin menjalani terapi okupasi, terapi wicara, dan terapi perilaku.
Baca Juga: Bentuk Karakter dan Semai Empati, Siswa SD Muhammadiyah PK Kottabarat Solo Kunjungi YPAC
"Waduh, kalau dibubarkan eman-eman banget. Soalnya kalau terapi di luar mahal. Sedangkan anak saya harus mengikuti tiga terapi sekaligus, okupasi, wicara sama perilaku," keluh Rini saat ditemui Jawa Pos Radar Solo seusai mendapat layanan di PLDPI, Selasa kemarin (15/9).
Menurut Rini, biaya terapi di rumah sakit juga cukup memberatkan.
Untuk rumah sakit swasta, biaya terapi bisa lebih dari Rp100 ribu setiap kali kunjungan.
"Kalau di rumah sakit daerah agak terjangkau, tapi kalau rumah sakit swasta mahal banget, hampir lebih Rp100 ribu sekali terapi. Di luar rumah sakit daerah ya lumayan menguras kantong," ungkapnya.
Persoalan lainnya adalah ketersediaan jadwal.
Rini mengatakan layanan terapi di rumah sakit daerah kerap penuh sehingga orang tua kesulitan mendapatkan jadwal.
"Kalau di rumah sakit daerah juga kadang enggak dapat jadwal, sering penuh terus. Kalau dikembalikan ke rumah sakit lagi ya pasti jadwalnya penuh lagi. Kalau enggak ditambah tenaga medisnya, otomatis semakin susah kita mencari jadwal terapi," kata Rini.
Dia berharap pemerintah menyiapkan kebijakan yang tidak justru membuat keluarga ABK semakin kesulitan mendapatkan layanan.
Terlebih, menurutnya, kondisi ekonomi saat ini membuat biaya terapi rutin menjadi beban tambahan bagi keluarga.
Sementara itu, Kepala PLDPI Kota Solo Siwi Purno membenarkan bahwa secara struktural unit layanan tersebut telah dihapus.
Baca Juga: Dorong Life Skill Masuk Pembelajaran Siswa SD Dan SMP Di Solo
Namun, dia memastikan pelayanan bagi ABK masih berjalan hingga Desember 2026.
"SK-nya itu sudah dihapuskan sejak 2025 di Perwali Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 2B Ayat 1, tapi dipastikan pelayanan akan tetap tersedia sampai Desember tahun ini," ujarnya.
Siwi memahami kekhawatiran para wali murid.
Terlebih, PLDPI saat ini melayani hingga 134 pasien dalam setiap periode layanan selama enam bulan.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, menurut dia, anak membutuhkan terapi rutin setidaknya selama tiga bulan.
Selama ini, sejumlah wali murid juga merasakan manfaat layanan terapi yang diberikan PLDPI.
"Untuk pelayanan yang maksimal paling tidak mereka membutuhkan waktu tiga bulan terapi secara rutin. Memang testimoni dari beberapa wali murid sangat terbantu karena adanya pelayanan di PLDPI," imbuhnya.
Namun, seiring adanya perubahan kelembagaan, layanan terapi maupun edukasi bagi orang tua mulai dibatasi.
Padahal, menurut Siwi, perkembangan anak tidak hanya bergantung pada terapi medis, tetapi juga pembiasaan yang dilakukan orang tua di rumah.
"Padahal kami biasanya juga ada sosialisasi parenting ke orang tua untuk melatih anaknya di rumah, akhirnya ini juga tidak bisa kita lakukan lagi," ungkapnya.
Baca Juga: Dorong Life Skill Masuk Pembelajaran Siswa SD Dan SMP Di Solo
Siwi menjelaskan, layanan PLDPI ke depan akan berada di bawah dua payung, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Namun, konsep keberlanjutan layanan, termasuk mekanisme terapi bagi ABK setelah Desember, hingga kini masih belum menemui titik terang.
Kondisi tersebut membuat keberlanjutan layanan menjadi perhatian bagi keluarga ABK yang selama ini bergantung pada terapi gratis di PLDPI. (alf/bun)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo