RADARSOLO.COM - Perubahan struktural Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) Kota Solo menyimpan berbagai kekhawatiran.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo memastikan perubahan tersebut bukan berarti penghentian layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
Hanya saja, terdapat beberapa penyesuaian dan kerja sama antara disdik dan dinas kesehatan (dinkes).
Kepala Disdik Kota Solo Dwi Ariyatno mengungkapkan, akan membahas skema aturan yang baru.
Skema PLDPI saat ini berubah dari kelembagaan struktural menjadi fungsional.
Baca Juga: Tenaga Medis Terkena Imbas Penutupan PLDPI Solo, Pindah Ke Instansi Lain
"Memang konsepnya terkait dengan ini lebih kepada perubahan kelembagaan. Akan tetapi fungsi layanan yang ada di dalamnya itu nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Dijamin bahwa proses layanannya tetap eksis. Baik layanan medisnya maupun layanan pendidikan inklusinya gitu," ujarnya saat ditemui Jawa Pos Radar Solo, Kamis (17/9).
Dwi menegaskan, dalam skema baru nantinya ABK akan tetap mendapatkan paket layanan seperti yang selama ini diterima.
Saat ini beberapa pelayanan masih tersedia di PLDPI, seperti terapi perilaku, terapi wicara, maupun psikolog klinis.
"Intinya kemarin kalau anak-anak inklusi yang selama ini mendapatkan layanan satu paket, akan mendapat layanan paket yang sama. Kaitannya dengan kesiapan pembelajarannya dan dengan terapi medisnya," ungkapnya.
Merespons kekhawatiran layanan yang terpisah, Dwi menekankan akan mengupayakan seluruh layanan masih dalam satu tempat di PLDPI.
Hanya saja, perlu ada penyesuaian skema struktural dengan mendatangkan layanan medis ke PLDPI.
"Karena PLDPI ini kan bukan faskes, tidak bisa menyediakan layanan medis tapi bisa menghadirkan. Konsepnya seperti layanan home care untuk didatangkan di PLDPI," jelasnya.
Skema baru tersebut sedang diupayakan berjalan hingga Desember.
Baca Juga: PLDPI Dihapus, DPRD Solo Minta Dikaji Lagi
Sedangkan untuk tahun berikutnya, disdik menyiapkan skema agar keberlangsungan layanan tetap berjalan.
Perubahan kelembagaan lebih diarahkan pada penyesuaian tata kelola antarinstansi, bukan penghapusan layanan bagi anak inklusi.
"Kami upayakan supaya tetap di satu tempat PLDPI, jadi mereka (wali murid dan ABK, red) tidak harus dalam bentuk paket yang terpisah tapi paket yang satu terintegrasi," tandasnya. (alf/nik)
Editor : fery ardi susantoSumber : Radar Solo