Dalam LKPJ, wali kota menyampaikan pada 2019, beberapa kebijakan nasional dan regional berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara langsung.
Selanjutnya, implementasi reformasi birokrasi dalam bentuk integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Kota Surakarta untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
Hal tersebut berpengaruh terhadap performa pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan pemkot dalam kurun waktu satu tahun. “Pendapatan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp 2.025.728.381.674 terealisasi sebesar Rp 1.945.953.241.924 atau 96,06 persen. Belanja daerah dari rencana anggaran sebesar Rp 2.197.454.843.803,17 terealisasi sebesar Rp 2.012.408.112.863 atau 91,58 persen,” ujar wali kota dalam sidang.
Berikutnya, penerimaan pembiayaan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp 188.622.166.304,17 terealisasi sebesar Rp 188.661.439.303,26 atau 100,02 persen. Pengeluaran pembiayaan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp 16.895.704.175 terealisasi sebesar Rp 16.895.704.043 atau 99,99 persen.
Rudy menjelaskan, angka harapan hidup terealisasi sebesar 77,12 tahun dari target RPJMD sebesar 77,19 tahun, meningkat dibandingkan 2018 sebesar 77,11 tahun, sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup di 2019 sebesar 52,67 dari target RPJMD sebesar 41,37.
Sementara itu, tingkat kemiskinan pada 2019 sebesar 8,70 persen mengalami penurunan dibandingkan 2018 sebesar 9,08 persen. Rudy menyebut upaya yang dilakukan oleh pemkot ditempuh melalui intervensi di berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, rumah tidak layak huni, permodalan, dan keterampilan berusaha.
Salah satu parameter keberhasilan penanggulangan kemiskinan bisa dilihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “IPM Kota Surakarta 2019 sebesar 81,86 persen meningkat dibandingkan 2018 sebesar 81,46 persen dan lebih tinggi dari tingkat IPM Provinsi Jawa Tengah 2019 sebesar 71,73 persen maupun IPM Nasional 2019 sebesar 71,92 persen,” jelasnya.
Sementara itu, dalam pandangan fraksi, Fraksi PKS mempertanyakan sejumlah hal terkait LKPJ wali kota 2019. Salah satunya adalah menurunnya realisasi PAD pada tahun tersebut.
“Kami mempertanyakan adanya penurunan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta dengan realisasi sebesar 96,17 persen. Realisasi PAD ini menurun dibandingkan pada tahun anggaran 2018 sebesar 100,61 persen. Realisasi PAD itu bersumber dari realisasi pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah terealisasi sesuai yang direncanakan,” beber Ketua FPKS Asih Sunjoto Putro.
Namun dalam pendapatan retribusi daerah, lanjut Asih, lebih rendah dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, pada 2018 terealisasi 89,14 persen. Sedangkan pada 2019 realisasi pendapatan retribusi daerah turun menjadi 74,31 persen. “Apa yang menjadi kendala dan permasalahan terkait menurunnya realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut?” tanyanya.
Selain itu, FPKS juga mempertanyakan angka tingkat kemiskinan pada 2019. Menurutnya persentase tingkat kemiskinan terbilang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 8,70 persen. Capaian tersebut masih belum mencapai target RPJMD untuk persentase tingkat kemiskinan 2019.
“Ditargetkan sebesar 7,68 persen. Apa yang menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemkot Surakarta sehingga belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target?” imbuhnya.
Fraksi Golkar-PSI secara umum melihat LKPJ wali kota 2019 cukup jelas karena telah memberikan gambaran yang komprehensi dan terukur atas capaian kinerja pemkot.
“Demikian juga misi mewujudkan masyarakat Kota Surakarta yang waras, wasis, wareg, mapan, dan papan telah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” papar anggota Fraksi Golkar-PSI Agus Nuryanto. (irw/wa/ria) Editor : Perdana Bayu Saputra