"Contohnya sekarang, banyak ujaran-ujaran negatif yang vulgar terjadi di beberapa aksi. Belum lagi di media sosial juga orang bebas menulis. Misalnya, Jokowi King of Lips Service. Bahkan ada yang lebih vulgar lagi. Tapi karena kebebasan demokrasi ini ujaran itu tidak apa-apa," ungkap politisi senior PDIP itu dalam media gathering di rumah dinas Wakil Wali Kota Solo, Senin (25/4) jelang berbuka puasa.
Lalu bagaimana dengan adanya penerapan sanksi pidana dalam kebebasan berpendapat? Aria Bima memaklumi ketakutan masyarakat soal itu. Dirinya menyebut saat ini sudah mulai ada pembenahan dengan adanya restorative justice. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan masyarakat.
"Sanksi pidana dan pasal yang abu-abu masih dibahas di DPR," sambungnya.
Selain itu, soal survei yang menunjukkan adanya peningkatan ketakutan di masyarakat. Aria Bima menegaskan hasil itu tidak bisa semata-mata diarahkan ke pemerintah yang mengekang kebebasan. Sebab wajib dicermati tentang ukuran ketakutan untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan berpendapat.
"Ini tidak bisa diukur secara vertikal, tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul," imbuhnya.
Aria Bima menilai bahwa kebebasan demokrasi di zaman Presiden Jokowi lebih bagus dibandingkan di era sebelumnya. Terlebih jika dibandingkan saat orde baru. Dirinya optimistis apa yang ada di dunia perpolitikan saat ini jauh lebih baik ketimbang era sebelumnya. Terutama di era sebelum reformasi.
"Jika kondisi seperti sekarang ini terjadi saat era orde baru pastinya pengkritik pemerintah bisa jadi langsung dihilangkan. Bayangkan saja saat orde baru dunia medsos seperti ini, akan lenyap di muka bumi Indonesia, itu pasti," tandasnya di sela-sela kegiatan sekaligus Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan itu. (aya) Editor : Damianus Bram