"Saya dengan Pak Pur (Achmad Purnomo) pernah dipanggil ke istana. Presiden berjanji menyelesaikan itu (pembangunan Masjid Taman Sriwedari) kok," beber pria yang akrab disapa Rudy ini saat ditemui wartawan usai upacara Hari Lahir Pancasila dan Peringatan Bulan Bung Karno di Taman Sunan Jogo Kali, Rabu (1/6).
Atas dasar itu, Rudy mengaku tak khawatir dengan penyelesaian MTSS maupun urusan sengketa lahan di kawasan itu. Di sisi lain Rudy juga tetap yakin tanah Sriwedari merupakan tanah yang sah di mata hukum karena masuk dalam daftar lahan tersertifikat milik Pemkot Surakarta.
"Sudah ada sertifikat dengan status hak pakai (HP) 40 dan 41 yang saat ini ada di BKPAD (badan keuangan dan pengelolaan aset daerah). Bahkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada catatan bahwa tanah itu merupakan tanah sengketa," tegas Rudy.
Politisi PDIP ini menilai Solo tidak akan lengkap tanpa keberadaan Sriwedari yang sarat akan sejarah dan budaya asli Kota Bengawan. Kendati demikian, dia pun sadar ada sejumlah oknum yang memang tidak ingin masjid berdiri di kawasan itu.
"Solo tanpa Sriwedari ya bukan Solo. Memang ada oknum yang tidak ingin ada masjid di sana. Padahal merujuk pada UU Cagar Budaya, ada empat bangunan yang diperbolehkan dibangun di tanah cagar budaya, yakni untuk pendidikan, keagamaan, kebudayaan dan kesenian," ujar dia.
Menimbang berbagai hal itu, Rudy meminta Presiden Jokowi tetap berjuang dalam mempertahankan aset Sriwedari. Terlebih sosok presiden itu merupakan mantan wali kota yang juga turut berjuang mempertahankan aset tersebut kala masih menjabat sebagai wali kota dulu.
"Sekarang beliau presiden. Makanya sekarang tinggal bagaimana aset ini kembali ke negara. Harapannya Mas Wali (Gibran Rakabuming) segera menyelesaikan," harap Rudy.
Sekadar informasi, hoax menara goyang yang menggemparkan ratusan warga saat CFD Minggu (28/5) ikut mengungkit pembangunan MTTS yang kini mangkrak sejak dibangun 2018 karena masalah pendanaan. Masalah sengketa lahan di Sriwedari ditengarai sebagai salah satu penyebab corporate social responsibility (CSR) ragu untuk membantu. Alhasil, anggaran yang ditaksir mencapai Rp 180 miliar itu belum bisa dilunasi oleh panitia pembangunan masjid.
"Sebetulnya ada dana tapi tidak banyak jadi belum kami bayarkan. Tapi kami salut dengan PT Wika karena komitmen sampai 85 persen pengerjaan ini," kata Achmad Purnomo, mantan wakil wali kota sekaligus ketua panita pembangunan MTTS
Terpisah, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa pemkot akan terus berupaya dalam mengambil langkah hukum terkait sengketa lahan Sriwedari. Soal janji Presiden Jokowial perihal penyelesaian MTSS, Gibran pilih tak berkomentar.
"Kami tetap lakukan pendampingan di meja hijau. Proses hukumnya kan harus dilalui. Opo ono jalan pintas? Kita lalui dulu prosesnya, kami tidak akan diam saja," tegas Girbran. (ves/bun/dam) Editor : Damianus Bram