Dalam rapat paripurna itu muncul sejumlah rekomendasi mulai dari pengendalian penduduk hingga kebijakan stategis yang ditetapkan. Dari sekian banyak rekomendasi itu optimalisasi PAD mendapat perhatian paling banyak karena serapannya masih belum maksimal.
Realisasi Pajak Daerah 2022 hanya sebesar 84,11 persen, sedangkan realisasi retribusi daerah hanya sebesar 71,34 persen. Selanjutnya realisasi pajak hiburan sebesar 65,52 persen, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 67,62 persen dan pajak parkir sebesar 70,17 persen.
"Beberapa PAD tidak terserap optimal. Memang ada hal yang perlu segera di perbaiki karena ada perbedaan dengan tahun-tahun yang lalu saat pandemi. Kami berharap karena di tahun ini banyak event dan agenda yang akan dilakukan oleh Pemkot Surakarta bisa berdampak pada kenaikan PAD," kata Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo usai paripurna.
Untuk meningkatkan serapan PAD tersebut, muncul sejumlah rekomendasi. Mulai dari perbaikan sistem administrasi, peningkatan SDM dan pelayanan, efisiensi penarikan pajak, hingga ekstensifikasi pajak hiburan dengan banyaknya event yang hendak dihelat di Kota Bengawan.
DPRD Surakarta melihat adanya peluang untuk mengoptimalisasikan PAD dengan berakhirnya PPKM serta tumbuhnya geliat perekonomian pada kondisi normal yang dirasa bisa digunakan untuk meningkatkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
"Harapannya rekomendasi ini segera ditindaklanjuti untuk perbaikan-perbaikan. Kami berharap dengan PPKM yang sudah dicabut pemkot bisa lebih fokus pada bidang perekonomian. Itu yang utama," jelas dia.
Selain optimalisasi PAD, DPRD Surakarta juga menekankan efisiensi penggunaan anggaran di masing-masing OPD. Meski ada pemangkasan anggaran 2023 diharapkan tidak begitu berpengaruh pasa kinerja OPD ke depan. Sebab itu, perlu dilakukan evaluasi kinerja antara komisi dan masing-masing OPD tiap tiga bulan sekali.
"Kami akan sampaikan pada kawan-kawan di masing-masing komisi agar tiga bulan sekali ada evaluasi bersama dengan OPD mitra kerja terkait serapan anggaran itu. Mengingat capaian kinerja OPD-OPD kemarin kan juga agak rendah ya. Kami harap 2023 ini dari awal sampai akhir ini bisa lebih baik,” ujar dia.
Harapannya pada setiap triwulan ada rapat kerja yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Soal refokusing anggaran sebelumnya, akan dilihat pada evaluasi OPD.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas selesainya LKPj TA 2022 tersebut. Laporan itu merupakan cerminan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yang bermuara untuk menyejahterakan masyarakat.
Segala rekomendasi dari DRPD Surakarta akan jadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun selanjutnya.
"PAD ya nanti ditingkatkan terus tahun ini. Kuartal 1 dan 2 kami pantau terus. Ini udah on target semua. Pokoknya apa yang sudah tertuang dan rekomendasi akan kami tindaklanjuti. Kekurangan tahun lalu akan kami perbaiki ya. Semua akan kami genjot. PAD dan lain-lain semuanya prioritas," sambung Gibran usai paripurna. (ves/bun) Editor : Damianus Bram