RADARSOLO.COM - Gugatan wanprestasi terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berlanjut ke proses sidang.
Pasalnya, proses mediasi ketiga terhadap perkara nomor 25/Pdt.G/2024/Pn Skt di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta Senin (19/2/2024) berakhir deadlock.
Agenda sidang mediasi ini adalah tanggapan tergugat, dari penawan penggunggat pada agenda sidang mediasi sebelumnya.
Dimana pihak pengggat, Almas Tsaqibbirru terlihat hadir di lokasi. Sementara Gibran hanya diwakili kuasa hukumnya.
Sidang mediasi dimulai sekira pukul 11.15 WIB, yang dipimpin hakim mediator Bambang Ariyanto yang juga menjabat sebagai Humas PN Surakarta, di ruang mediasi dan diversi.
Almas mengatakan, dalam sidang mediasi ini, pihaknya berkaitan untuk melanjutkan gugatannya hingga putusan hakim.
"Kami sebenarnya memberikan tawaran tersendiri, tapi saya tetap pada keyakinan saya, dan saya ingin lanjut saja," kata Almas usai proses mediasi, kemarin.
Almas masih merahasiakan tawaran yang diberikan dalam sidang mediasi tersebut. Sehingga perkara tersebut akan dilanjutkan dengan agenda sidang pembacaan gugatan.
"Iya (tidak ada kesepakatan). Ini diminta untuk menunggu hakim, untuk persidangan hari ini," jelasnya.
Kuasa hukum Gibran, Raka Gani Bissani membenarkan jika tidak ada titik temu dalam sidang mediasi yang telah dilakukan.
"Mediasi dianggap gagal atau deadlock oleh (hakim) mediator. Karena sebagaimana disampaikan berbagai pihak atas penawarannya, dari klient belum ada titik temu," kata Gani.
Usai sidang, proses sidang pertama langsung dilanjutkan dengan Ketua Majelis Hakim Sri Kuncoro, SH, MH.
Kemudian Anggota majelis hakim satu Maha Putra, SH.MH dan Anggota Majelis Hakim dua Nurhayati Nasution, SH, MH. Sidang sendiri dimulai sekitar pukul 12.00 siang.
Ditemui usia sidang, kuasa hukum Almas, Utomo Kuncoro menuturkan setelah melakukan pertimbangan dengan prancipal, gugatan denda sebesar Rp. 10 juta kepada Gibran dicoret.
"Sehingga saat ini hanya permintaan terima kasih saja dari Media Massa. Hal-hal yang berbau uang kita coret," tuturnya.
"Alasan pencoretan, yang kita cari dari gugatan ini hanya pengakuan saja. Jadi dari pada kita dinilai orang haus uang, kita coret. Daripada multitafsir di masyarakat," ungkapnya.
Menanggapi pencoretan tersebut, Kuasa hukum Gibran, Richard Purnomo merasa keberatan. Sebab dengan begitu, berarti merubah gugatan materil.
"Karena ada pencoretan juga, merubah formulasi gugatan, sehingga melanggar ketentuan hukum acara perdata sebelumnya," ujarnya.
"Kalau menguntungkan atau tidak itu kembali lagi kepada pihak penggugat. Permasalah ini permasalah hukum, kalau biacara permasalah hukum akan kita jawab pada proses hukum, jawaban dan eksepsi, kita tunggu saja," pungkasnya.
Sementara itu, itu Humas PN Kota Surakarta, Bambang Ariyanto mengatakan masing-masing pihak telah memberikan konsep untuk terjadi perdamaian.
"Namun konsep perdamaian tidak mencapai titik temu oleh kedua Principal. Soal apa saja yang tidak disepakati tidak bisa diugkapkan karena mediasi ini bersifat rahasia," ujarnya.
Oleh karena itu, kasus ini dilanjutkan dengan proses Sidang, dimana proses sidang lanjutan sendiri digelar Rabu (28/2/2024) mendatang.
Dimana sidang lanjutan tersebut diagendakan mendengar jawaban dari pihak tergugat. (atn/dam)
Editor : Damianus Bram