RADARSOLO.COM - Legislator mendukung apabila ada wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk merelokasi hunian kumuh yang berada di bantaran rel Manahan yang menjadi korban kebakaran.
Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Y.F Sukasno juga mengungkapkan, pemkot juga harus mempertimbangkan status tanah tempat mereka mendirikan hunian sebelum melakukan relokasi.
"Pemkot bisa berkomunikasi dengan PT KAI," ujarnya.
Sukasno mengatakan, masih ada beberapa hunian di bantaran rel yang belum tersentuh relokasi.
Belum lagi kebanyakan bangunan rumah berupa bangunan semi permanen. Sehingga seharusnya harus dipindahkan agar apabila terjadi kebakaran tidak merembet kebangunan lainya.
Disinggung terkait para warga yang menjadi korban kebakaran di Manahan mayoritas ber KTP luar Solo tak memiliki sertifikat, Sukasno menilai hal ini cukup sulit. Sebab dalam memberikan bantuan RTLH, status tanah harus jelas.
"Apakah itu hak milik, magersari, atau ngontrak," ujarnya.
"Kalau yang punya tanah memberikan izin untuk diberi bantuan, pemerintah kota bisa memberikan bantuan untuk kategori RTLH. Tetapi kalau status tanahnya tidak jelas tidak boleh. Di kampung saja tidak boleh apalagi di bantaran rel," tegas Sukasno.
Sukasno menambahkan melihat kejadian kebakaran di Manahan semakin menyadarkan kita semua bahwa kecepatan mobil pemadam kebakaran dalam bergerak sangat menentukan seberapa cepat api padam. Apalagi, pada saat api berkobar Jumat (17/5) malam api menjilat kabel KRL bisa dipadamkan.
"Program kerja damkar yang disampaikan komandannya, Sutarjo saat rapat kerja dengan komisi 3 yaitu ingin mewujudkan posko damkar di empat penjuru Kota Solo. Tahun ini sudah terwujud walau belum sempurna karena keterbatasan anggaran, yaitu posko Komplang. Di mana pos ini diasumsikan untuk mengcover Solo bagian utara dan barat," tuturnya.
Selain itu, Kota Solo juga membutuhkan armada damkar baru, sebab armada yang saat ini ada sudah terbilang tua dan jumlahnya dinilai belum mampu mengcover wilayah Kota Solo.
Politisi senior asal PDIP ini menilai damkar memiliki kewajiban melindungi aset milik pemkot maupun warga Kota SOlo yang bila dihitung bisa menyentuh ratusan triliun Rupiah.
"Ternyata SDM-nya juga kurang. Kalau SDM mungkin bisa recruitment. Tapi terpenting peralatannya, Armadanya. Sebagian besar armadanya yang ada saat ini keluaran dibawah 2010. Kalau tiba-tiba (mesin armada) rewel kan repot. Untuk idealnya berapa yang paham kepada dinas damkar," ujarnya.
Untuk meminimalisir dampak kebakaran di kawasan padat penduduk, Sukasno mengatakan, tahun ini sudah disepakati anggaran pembuatan ground tank.
"Tahun ini sebenarnya sudah dianggarkan untuk lima titik. Tapi karena di-refocusing oleh TAPD jadi tinggal tiga titik. Satu titik bisa menampung 3.000 liter kubik. Bisa untuk mempercepat penanganan kebakaran," tegas Sukasno. (atn/nik)
Editor : Niko auglandy