Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan

Data Pemerintah Sering Tak Sinkron, Pemkot Solo Bakal Perbarui Data Keluarga Miskin

Silvester Kurniawan • Rabu, 13 Agustus 2025 | 02:18 WIB

Warga di bantaran Sungai Bengawan Solo. (M Ihsan/Radar Solo)
Warga di bantaran Sungai Bengawan Solo. (M Ihsan/Radar Solo)

RADARSOLO.COM – Perubahan kondisi ekonomi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terus memutakhirkan data keluarga miskin di wilayahnya. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan data warga miskin prioritas 1 (P1) dan prioritas 2 (P2) selalu akurat, sehingga penyaluran bantuan dan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani bersama Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Solo belum lama ini meninjau Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari. Dalam kunjungan tersebut, Astrid berkoordinasi langsung dengan pihak kelurahan terkait pembaruan data warga miskin.

Baca Juga: Usai Kasus Keracunan Masal di Gemolong, Bupati Sragen Hentikan Sementara Distribusi Menu MBG: Korban Terus Bertambah

“TKPKD sudah melangkah ke tahap selanjutnya. Pendataan untuk keluarga miskin kali ini kami ambil sampel di Kecamatan Banjarsari,” ujar Astrid, Selasa (12/8).

Astrid menjelaskan, saat ini pemerintah pusat menggunakan DT-SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) untuk memantau keluarga miskin. Sementara itu, Pemkot Solo juga memiliki E-SIK (Elektronik Sistem Informasi Kesejahteraan) dan Data Kependudukan Kota Solo. Ketiga basis data tersebut, kata Astrid, harus sinkron agar data lapangan valid.

Baca Juga: Data Laba-PAD Dinilai Janggal, DPRD Solo Minta Addendum Kontrak TSTJ–Solo Safari

“Sempat ada selisih data, ini harus dicatat ulang agar penyaluran bantuan dan program lebih terarah. Data yang belum sesuai harus diperbaiki dulu,” tegasnya.

Perbedaan data juga dibenarkan Lurah Nusukan Arik Ramadhani. Menurutnya, ada warga yang sebelumnya masuk kategori P2, namun setelah dilakukan kunjungan rumah justru layak dimasukkan ke kategori P1.

Baca Juga: Solo Safari Bantah Tak Lapor Soal PAD, Klaim Setor Rp 1,2 Miliar di 2025

“Contohnya, ada warga yang awalnya tercatat sebagai P2, ternyata setelah dicek langsung kondisi ekonominya jauh lebih sulit dan layak masuk P1. Karena itu, di triwulan kedua ini kami akan melakukan pembaruan data lagi dengan mendatangi rumah-rumah warga yang masuk kategori keluarga miskin,” jelas Arik. (ves/bun

Editor : Kabun Triyatno
#keluarga miskin #ekonomi #data #bantuan #valid