RADARSOLO.COM – Kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik Kota Solo, Jumat (29/8) malam, bukan hanya soal keamanan, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas ekonomi.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Mulyanto menegaskan perlunya tokoh masyarakat yang mampu meredam massa serta kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada rakyat agar gejolak sosial tidak berkembang menjadi krisis berkepanjangan.
Menurut Mulyanto, kerusuhan yang merusak fasilitas publik akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah mengelola anggaran.
“Ketika banyak kerusakan, alokasi untuk fisik prasarana menjadi dominan. Akhirnya bidang lain seperti sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat tidak teralokasikan dengan baik,” jelasnya.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surakarta itu menambahkan, kondisi ini bisa menimbulkan efek berantai.
Jika kerusakan meluas, dana perbaikan akan menyedot anggaran yang seharusnya untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Dampaknya tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat yang sehari-hari bergantung pada fasilitas umum untuk bekerja,” kata Mulyanto.
Di sisi lain, pedagang kuliner di shelter Manahan serta pelaku UMKM di Koridor Ngarsapura dan Gladag disebut sebagai kelompok pertama yang terdampak langsung.
Aktivitas mereka terhenti akibat kerusuhan, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi.
“Kalau tidak cepat terkendali, mereka kehilangan pendapatan harian. Itu menurunkan kesejahteraan rumah tangga,” paparnya.
Mulyanto juga menyinggung potensi inflasi apabila kerusuhan berkepanjangan. Pasokan barang pokok bisa terganggu sehingga harga melonjak.
“Jika inflasi tidak terkendali, tingkat kesejahteraan masyarakat turun dan jumlah penduduk miskin bertambah,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai gejolak ini serupa dengan kondisi krisis 1998, ketika tekanan ekonomi membuat masyarakat frustrasi hingga meluapkan emosi melalui aksi perusakan.
Faktor pemicu, lanjutnya, antara lain beban pajak yang dirasakan makin berat, terutama oleh masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
“Orang mencari nafkah dengan modal terbatas, misalnya berdagang lewat marketplace, belum sempat meraih keuntungan besar sudah terkena potongan pajak. Itu menambah rasa frustrasi,” kata Mulyanto.
Tidak hanya, dia menilai, dampak efisiensi anggaran yang berimbas penurunan transfer dana ke daerah membuat pemerintah daerah mencari cara meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk menopang pendapatan negara, bukan menekan masyarakat kecil dengan pajak.
“Orang-orang tertentu yang terkait itu harus pajaknya diperbesar. Walaupun besar pun dia tetap kaya toh. Kenapa yang dipajaki itu yang mudah-mudah saja, pegawai melalui potongan gaji, kemudian UMKM melalui marketplace terkena potong. Itu lebih banyak dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah kok kehidupan semakin susah,” urainya.
“Rangkaian yang berdampak buruk di atas harus cepat tertangani. Jika gagal, maka kondisi yang lebih buruk lagi niscaya akan terjadi,” tegasnya.
Dia menegaskan pentingnya peran tokoh yang dipercaya rakyat untuk menenangkan situasi.
“Harus ada tokoh yang mampu menjadi penyambung lidah rakyat dengan penguasa. Pemerintah juga harus hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, jangan justru menambah kemarahan,” ucapnya. (zia/nik)
Editor : Niko auglandy