RADARSOLO.COM – DPRD Kota Solo mengkonfirmasi kerusakan aset milik Pemerintah Kota Surakarta pasca kerusuhan Jumat (29/8) siang hingga Sabtu (30/8) dini hari bakal menjadi harga mahal yang harus ditanggung pemerintah. Dari pendataaan awal saja perkiraan kerugian sudah tembus hingga Rp 4,5 miliar, belum ditambah dengan kerusakan aset di kompleks Gedung DPRD Kota Solo.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Y.F. Sukasno mengungkapkan sudah berkomunikasi dengan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kota Solo. Misalnya kerusakan aset pemerintah yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang taksik mencapai Rp 3 miliar.
“Dishub itu mitra kerja kita, kita coba untuk melakukan perhitungan, termasuk perhitungan pembangunan termasuk belanja baru. Misalnya perbaikan Halte, pembelian CCTV, APIL, barrier, dan sebagainya. Setelah dihitung itu butuh anggaran kurang lebih Rp 3 miliar,” jelas dia, Senin (1/9/2025).
Selain Dinas Perhubungan, Komisi III DPRD Kota Solo juga telah mentaksir kerusakan aset milik Dinas Lingkungan Hidup. Dari pendataan awal dan melihat kerusakan taman, pembatas jalan berupa pot tanaman hidup, dan lainnya diperkirakan mencapai Rp 1,5 miliar.
“Dari pot yang dijeboli, patung-patung yang dijeboli, taman-taman yang rusak, tempat sampah, dan lain sebagainya itu diperkirakan butuh Rp 1,5 miliar,” beber Y.F. Sukasno.
Dari dua OPD itu saja taksiran kebutuhan anggaran sudah mencapai Rp 4,5 miliar. Kebutuhan itu belum termasuk dengan kebutuhan untuk perbaikan aset bangunan dan lainnya yang ada di Kompleks DPRD Kota Surakarta mengingat proses perhitungannya masih dalam proses perhitungan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo.
“Untuk gedung dewan ini baru dihitung oleh DPUPR. Kita berandai untuk bisa dipulihkan sepenuhnya itu apakah bisa memakai kontruksi yang lama atau dibangun baru karena ada suhu panas dan sebagainya. Kebutuhan anggarannya belum bisa disampaikan karena baru dihitung,” beber ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo itu.
Melihat besarnya dampak kerugian akibat kerusuhan Jumat (29/8) hingga Sabtu (30/8), DPRD Kota Surakarta menyangkan aksi anarkis dari pelaku kerusuhan. Sebab pembangunan maupun perbaikan aset pemerintah kota ini jelas akan merugikan masyarakat.
“Yang paling dirugikan ini masyarakat Kota Solo. Jadi kalau itu rusak, hancur, terbakar, ya yang rugi masyarakat Solo. Yang seharusnya bisa diarahkan ke jalan lingkungan akhirnya dialokasikan untuk ini. Misalnya untuk CCTV Dishub, ini menjadi prioritas karena untuk memastikan keamanan di jalan dan sebagainya,” hemat Sukasno.
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengatakan, perbaikan jangka panjang untuk seluruh aset pemerintah kota yang rusak, hancur, dan hilang itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat melihat besarnya anggaran yang ada saat ini dan harga satuan barang terkini yang tentunya lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemungkinan yang paling masuk akan baru bisa dilakukan di APBD Perubahan 2026.
“Untuk jangka panjangnya kita belum bisa membangun, untuk 2026 kita belum ada banyangan. Kan KUA PPAS 2026 kan sudah disepakati bersama dan di KUA PPAS itu belum ada ini. Mungkin baru bisa dimasukkan di perubahan itu pun kalau ada anggarannya,” hemat Ketua DPRD Kota Surakarta itu. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno