RADARSOLO.COM – Suasana di depan Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo mendadak ramai, Kamis (9/10) siang.
Puluhan pengemudi becak berkumpul dan menggelar rapat darurat.
Mereka kompak menyuarakan keresahan atas kehadiran bajaj Maxride, kendaraan roda tiga berbasis aplikasi yang mulai beroperasi di Kota Bengawan dalam sepekan terakhir.
Para pengayuh becak itu merasa mata pencaharian mereka mulai terusik.
Satu per satu perwakilan bergantian menyampaikan uneg-uneg agar aspirasi mereka didengar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
“Wah ya terganggu sekali. Ini baru ada sedikit (armada bajaj), kalau dibiarkan lama-lama akan tambah banyak. Becak pasti kalah saing,” ucap Sigit Raharjo (48), salah satu pengemudi becak yang hadir.
Tak Mampu Bersaing dari Segi Tarif dan Kenyamanan
Para pengemudi becak menilai, dari segi manapun, becak tradisional sulit bersaing dengan bajaj. Kendaraan roda tiga berbasis motor itu dinilai lebih menarik bagi masyarakat: lebih cepat, kapasitasnya besar, dan tarifnya jauh lebih murah.
“Kalau bersaing ya kalah becaknya, Mas. Tahu-tahu nanti tenggelam becaknya. Kalau belum ada izin ya dihapus sekalian saja. Yang penting bajaj tidak boleh di Solo,” tegas Hermawan Susanto, 58, pengayuh becak lainnya.
Paguyuban pengemudi becak mencatat seluruh usulan tersebut untuk disampaikan secara resmi kepada Wali Kota Solo.
Mereka menegaskan, keberadaan bajaj dikhawatirkan mematikan transportasi tradisional yang justru sedang digencarkan sebagai ikon wisata Solo.
Koordinator Forum Komunikasi Keluarga Becak (FKKB) Kota Surakarta, Sari Ahmad mengakui menolak keberadaan bajaj di Solo.
Dia menilai permasalahan bentor saja belum selesai, ini sudah ada bajaj.
"Kami coba audiensi ke Mas Wali, Kapolres, dan Dishub. Dari semua pangkalan menolak, kurang lebih 500-an orang. Becak perlu dipertahankan karena itu sejarah yang ada di Solo,” tegas Koordinator Forum Komunikasi Keluarga Becak (FKKB) Kota Surakarta, Sari Ahmad.
Dishub: Belum Ada Cantolan Hukum untuk Tindaklanjut
Di sela pertemuan, perwakilan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo Ari Wibowo, turut hadir menemui massa.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memanggil perwakilan dari pihak Maxride. Namun, yang datang bukan pihak operator langsung, melainkan Maxauto, dealer yang menjual unit bajaj tersebut.
“Tadi yang hadir bukan Maxride tetapi Maxauto, dealer yang jualan (armadanya, Red). Jadi kami belum ketemu langsung dengan Maxridenya. Ini akan dimintakan instruksi lebih lanjut dari kementerian,” paparnya.
Baca Juga: Persis Solo Rilis Skuad Sambernyawa Muda untuk EPA 2025/2026, Rasiman: Saatnya Naik Level
Ari menambahkan, Dishub mengaku cukup kesulitan mengambil langkah tegas karena belum ada dasar hukum yang kuat di tingkat atas untuk menertibkan moda transportasi tersebut.
“Memang Dishub sendiri juga cukup kesulitan karena cantolan hukum di atasnya belum begitu kuat untuk angkutan umum. Langkah penindakannya pun kami belum ada cantolan hukum dari atasnya,” imbuhnya.
Ancaman Konflik Transportasi Tradisional dan Modern
Fenomena kehadiran bajaj Maxride menambah daftar panjang gesekan antara transportasi konvensional dan modern di Solo.
Setelah polemik becak motor (bentor) belum sepenuhnya tuntas, kini bajaj berpotensi menambah ketegangan baru.
Di satu sisi, Maxride menawarkan efisiensi dan tarif murah bagi pengguna. Namun di sisi lain, para pengayuh becak menilai kehadiran moda ini mengancam keberlangsungan warisan budaya transportasi yang masih menjadi ciri khas Kota Bengawan. (ves/nik)
Editor : Niko auglandy